Ketua AJI: Hari Kebebasan Pers Momentum Melawan represi dan Memperjuangkan Jurnalisme

TRIBUN-TIMUR.COM - Memperingati Hari Kebebasan Pers Sedunia (World Press Freedom Day/WPFD) pada 3 Mei 2025, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia kembali mengingatkan pemerintah dan publik tentang pentingnya menjaga kebebasan pers sebagai pilar utama demokrasi.

“Serangan terhadap jurnalis terus meningkat. Terakhir, saat meliput aksi Hari Buruh 1 Mei kemarin, sejumlah jurnalis di berbagai daerah justru menjadi korban kekerasan ketika menjalankan tugas jurnalistik,” ujar Ketua Umum AJI Indonesia, Nany Afrida dalam siaran pers AJI, Sabtu (3/5/2025).

Insiden tersebut menambah panjang daftar kekerasan terhadap jurnalis yang masih marak terjadi. Hingga 3 Mei 2025, AJI mencatat sudah ada 38 kasus kekerasan terhadap jurnalis.

Dalam dua hari pertama bulan Mei saja, terjadi dua insiden kekerasan, sementara sepanjang April tercatat delapan kasus, dan puncaknya terjadi pada Maret dengan 14 kasus.

Temuan ini sejalan dengan hasil survei AJI pada Maret 2025 terhadap 2.020 jurnalis di seluruh Indonesia, yang menunjukkan bahwa 75,1 persen jurnalis pernah mengalami kekerasan, baik dalam bentuk fisik maupun digital.

“Kondisi kebebasan pers di Indonesia semakin memburuk. Masa depan jurnalisme independen makin mengkhawatirkan,” kata Nany.

Ia menyoroti bahwa di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, ruang aman bagi pers semakin menyempit.

Laporan World Press Freedom Index 2025 yang dirilis Reporters Without Borders (RSF) pada 2 Mei turut memperkuat kekhawatiran tersebut. Indonesia kini berada di peringkat 127 dari 180 negara, merosot dari posisi 111 pada 2024 dan 108 pada 2023.

“Jurnalis adalah benteng terakhir demokrasi. Dalam situasi krisis demokrasi seperti saat ini, peringatan Hari Kebebasan Pers bukan sekadar seremoni, melainkan ajakan untuk bersatu melawan represi dan memperjuangkan jurnalisme yang bermutu dan berpihak pada publik,” tegas Nany mengatakan.

AJI juga menggelar aksi solidaritas dan diskusi di 34 AJI Kota se-Indonesia. Selain soal kekerasan, AJI menyoroti makin maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) jurnalis dan menyempitnya peluang kerja, yang berdampak pada kualitas informasi yang diterima masyarakat.

Mengusung tema “Reporting in the Brave New World: The Impact of Artificial Intelligence on Press Freedom and the Media”, WPFD 2025 turut menyoroti tantangan dan peluang yang ditawarkan kecerdasan artifisial (AI) dalam dunia jurnalistik.

“AI adalah bagian dari realitas industri media saat ini. Tapi penggunaannya harus tetap menjunjung prinsip verifikasi dan akurasi yang hanya bisa dilakukan manusia,” kata Adi Marsiela dari Divisi Internet AJI Indonesia.

Meski AI dapat mempercepat proses produksi berita seperti transkripsi, penerjemahan, dan penyuntingan, Adi menegaskan bahwa jurnalis tetap berperan penting untuk memastikan konteks, etika, dan kebenaran informasi.

Ia juga mengingatkan potensi risiko penggunaan AI, seperti pengawasan terhadap jurnalis oleh pihak-pihak yang tak sejalan dengan pemberitaan media. “Jika tidak diatur dengan baik, AI bisa menjadi alat untuk membungkam, bukan memberdayakan,” ujarnya.

AJI mendorong perusahaan media agar mengikuti pedoman resmi Dewan Pers tentang penggunaan AI, serta membuat aturan internal yang jelas dan menyediakan pelatihan berkala bagi jurnalis terkait penggunaan teknologi ini.

“Media harus tetap berpihak pada publik. Di tengah tantangan digital dan tekanan politik, hanya dengan pers yang bebas dan independen, demokrasi bisa bertahan,” tutup Nany.