Demo Tolak Grab Hemat Makin Meluas, DOBRAK Geruduk Kantor Grab Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM - Gelombang penolakan terhadap program Grab Hemat atau 'Akses Hemat' Grab terus meluas.

Setelah sebelumnya aksi serupa terjadi di Jakarta, Cirebon, Bandung, Semarang, dan Malang, kini giliran ratusan driver online di Makassar yang turun ke jalan.

Aksi unjuk rasa  oleh komunitas DOBRAK (Driver Online Bersatu Bergerak) ini digelar untuk menyuarakan penolakan keras terhadap program yang dianggap merugikan mitra.

Dalam aksinya, para driver berkumpul di depan kantor Grab Makassar sambil membawa spanduk dan poster berisi tuntutan dihapusnya program 'Akses Hemat'.

Program ini dinilai mempersulit mitra karena mengharuskan mereka membayar biaya berlangganan tambahan demi mendapatkan akses prioritas ke orderan.

Herman Musatafa, anggota DOBRAK yang menilai sejatinya Grab Hemat tidak sesuai dengan SK Gubernur Sulsel Nomor: 2559/XII/Tahun 2022 yang mengatur terkait tarif batas bawah dan batas atas angkutan online.

Menurutnya, tarif Grab Hemat berada jauh di batas bawah yang berlaku di provinsi tersebut.

Adapun berdasarkan SK tersebut batas bawah tarif transportasi online di kisaran Rp5.500 untuk jarak 2 km pertama, serta Rp5.500 untuk setiap kilometer selanjutnya.

"Kami tegas menolak karena harga yang berlaku pada akses hemat jauh di bawah rasional dan driver masih disuruh bayar lagi. Ini seperti sudah jatuh tertimpa tangga pula bagi para driver," katanya, Rabu (30/4/2025).

Adapun berdasarkan pengakuan Herman, Grab juga memiliki skemanya sendiri dalam pemotongan dana pribadi driver dalam mengambil orderan Grab Hemat.

Skemanya saat ini yakni, orderan 1-2 Grab Hemat masih gratis, sementara orderan ke 3-8 driver dipotong Rp15.000 dan orderan ke sembilan seterusnya driver dipotong Rp18.000.

"Dan skema ini berlaku dinamis, artinya aplikator kapan saja bisa mengubah tarif potongannya kepada driver. Kita menolak keras Grab Hemat ini," jelas Herman.

Jenderal Lapangan DOBRAK Mus Mulyadi menyatakan skema 'Akses Hemat' memperparah beban mitra driver yang selama ini sudah berjuang keras di lapangan.

"Ini bentuk ketidakadilan terhadap mitra yang seharusnya dilindungi, bukan malah dipersulit. Bekerja mencari nafkah kok harus bayar dulu?," tegas Mus Mulyadi dalam orasinya, Rabu (30/4/2025).

Dia mengungkapkan banyak driver yang kini merasa terpaksa berlangganan, karena tanpa akses hemat, jumlah orderan yang mereka terima jauh berkurang.