Danantara
Ketum Ampera: Tiga Arahan Presiden Prabowo Jadi Kunci Masa Depan Danantara
Makbul Ramadhani, menyebut pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan jajaran Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai momen strategis.
TRIBUN-TIMUR.COM, JAKARTA – Ketua Umum Angkatan Muda Prabowo, Makbul Ramadhani, menyebut pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan jajaran Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai momen strategis yang menegaskan komitmen kuat Presiden dalam membenahi sistem badan ekonomi nasional.
Pertemuan itu berlangsung dalam Town Hall Meeting Danantara bersama BUMN di Jakarta Convention Center (JCC), DKI Jakarta, Senin (28/04/2025).
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa Danantara adalah kekayaan luar biasa milik bangsa Indonesia yang harus dikelola dengan sistem yang transparan dan ketat.
“Danantara ini adalah kekayaan luar biasa milik bangsa Indonesia. Harus dikelola dengan sebaik-baiknya, dijaga, dan dirawat dengan sistem yang transparan dan sangat ketat. Karena dari sinilah kebangkitan kita,” kata Presiden Prabowo.
Makbul, yang juga merupakan lulusan magister keamanan maritim Universitas Pertahanan, menilai arahan Presiden sebagai deklarasi ekonomi nasional yang menjadikan Danantara instrumen strategis untuk memperkuat kemandirian ekonomi bangsa.
Ia merinci tiga poin penting yang perlu dikawal bersama oleh publik, khususnya generasi muda:
1. Pengakuan atas Kekayaan Nasional
Presiden menegaskan bahwa potensi kekayaan Danantara bisa mencapai USD 1 triliun.
Makbul menilai hal ini sebagai pengakuan terhadap kapasitas ekonomi nasional dan bukti bahwa Indonesia mampu berdiri di atas kaki sendiri.
2. Evaluasi Menyeluruh Direksi BUMN
Presiden mendorong evaluasi kinerja direksi BUMN secara ketat, menekankan pentingnya integritas dan akuntabilitas.
“Direksi tidak boleh lagi bekerja untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Mereka harus menjadi garda terdepan dalam membawa kemajuan bangsa dan negara,” ujar Makbul.
3. Penguatan Prinsip Meritokrasi
Presiden menolak rekrutmen berbasis suku, agama, ras, atau afiliasi politik, dan menekankan pentingnya meritokrasi.
“Ini adalah sistem yang memberikan penghargaan dan posisi berdasarkan kemampuan dan prestasi individu, bukan latar belakang sosial atau kekayaan,” imbuh Makbul.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.