Daftar Kontroversi Gibran Rakabuming Setelah 6 Bulan Wapres, Tak Luput dari Kritikan

TRIBUN-TIMUR.COM - Daftar kontroversi Gibran Rakabuming setelah dilantik sebagai Wakil Presiden ke-14 Republik Indonesia pada 20 Oktober 2024.

Setelah pelantikan Wapres, Gibran Rakabuming Raka tak luput dari berbagai kritikan.

Bahkan video yang diunggah Gibran pun dikritik.

Baru-baru ini, Gibran mendapat respon sinis soal video monolog di kanal YouTube pribadinya.

Konten monolog pertama Gibran setelah menjabat Wapres berjudul "Generasi Muda, Bonus Demografi dan Masa Depan Indonesia" yang diunggah pada 19 April 2025.

Hingga berita ini ditulis, video Gibran itu telah ditonton 1,4 juta orang.

Namun yang menjadi sorotan, jumlah yang tidak menyukai atau dislike video itu lebih banyak daripada jumlah like.

Dilihat dari laman penghitung jumlah dislike, Hamphy, jumlah dislike video Gibran per 29 April 2025 pukul 07.34 WIB mencapai 179.512.

Sementara jumlah suka atau like berjumlah 125.020.

Pada video itu, Gibran berbicara perihal bonus demografi yang akan didapatkan Indonesia pada 2030 hingga 2045.

Gibran mengajak anak muda Indonesia untuk tidak menyia-nyiakan momen berharga tersebut.

Menurut mantan Wali Kota Surakarta tersebut, pada momen itu jumlah usia produktif di tanah air mencapai lebih dari separuh total penduduk Indonesia.

"Indonesia akan mendapatkan puncak bonus demografi di tahun 2030 sampai tahun 2045. Sebuah kondisi yang terjadi hanya satu kali dalam sejarah peradaban sebuah bangsa," kata Gibran.

Gibran juga mengapresiasi film animasi Indonesia, Jumbo, dan keberhasilan Timnas U-17 yang berhasil lolos ke Piala Dunia melalui babak kualifikasi.

Mencari Perhatian Publik hingga Strategi Komunikasi Politik

Peneliti Senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli mengomentari soal video monolog yang dibuat oleh Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.

Diketahui dalam video monolog tersebut, Wapres Gibran membahas soal bonus demografi.

Lili menilai dari monolog itu Gibran tengah mencoba mencari perhatian publik.

Terutama menarik perhatian kalangan muda, karena ia mengangkat tema bonus demografi.

Dengan status Gibran sebagai Wapres, Lili juga menilai setiap tindakannya cenderung sarat akan motif politik.

“Setiap pejabat politik, apalagi setingkat wapres, setiap tindakan dan ucapannya cenderung memiliki atau bermotif politik."

"Begitu juga publik cenderung akan menilai seperti itu, ada motif politik, tidak dalam ruang yang vakum."

“Nah, tampaknya Wapres, melalui tim medianya, mencoba menarik perhatian publik, khususnya kalangan muda, dengan mengusung tema bonus demografi yang disampaikan secara monolog tersebut,” kata Lili dilansir Kompas.com, Minggu (20/4/2025).

Disindir PDIP

Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus merespons video monolog bertema bonus demografi yang diunggah Gibran di akun YouTube miliknya.

Deddy menyarankan Gibran supaya tidak hanya sibuk menggarap video, tetapi harus menunjukkan kerja nyata. 

 "Ya menurut saya sih jangan terlalu banyak bikin video lah ya. Kerja saja gitu lho," kata Deddy di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (21/4/2025). 

Deddy khawatir Gibran akan melupakan tugasnya sebagai wakil presiden apabila membuat video semacam ini. 

Tidak ketinggalan Gibran juga disindir seperti Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang sibuk eksistensi melalui video. 

"Bikin video terus, enggak habis-habis. Nanti sama kaya Pak Dedi Mulyadi lagi," ungkap anggota DPR RI ini.

Sementara Peneliti Senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional Lili Romli menyatakan, video monolog Gibran dianggap sebagai pencitraan semata oleh publik. 

Anggapan itu muncul karena kemampuan Gibran berbicara langsung di muka umum dianggap tidak sebaik di video.

"Seperti diketahui, bila berbicara secara langsung, tidak sebagus bicara secara monolog tersebut. Tentu kalau dianggap negatif, dianggap angin lalu saja, dianggap bagian dari pencitraan,” kata Lili kepada Kompas.com, Minggu (20/4/2025).

Meski begitu video monolog Gibran juga dapat menjadi modal sosial dan politik bila memperoleh sambutan positif. 

Menurut Lili, penyampaian melalui video monolog sengaja dipilih Gibran sebagai strategi untuk tampil aman sekaligus membangun citra.

“Dengan disampaikan secara monolog, dengan tutur kata yang teratur dan sistematis, jika direspons positif oleh kalangan muda, tentu bisa menyedot perhatian dan simpati. Ini bisa menjadi modal sosial dan politik untuk Wapres ke depan,” kata Lili.

Lili melanjutkan, video monolog itu juga menunjukkan bahwa Gibran tengah berupaya mencuri perhatian publik karena seorang wakil presiden umumnya sekadar menunggu tugas dari presiden.

“Sebenarnya, sebagai wapres cukup menunggu tugas dari presiden, karena bagaimanapun posisinya sebagai pembantu. Tapi dengan video monolog itu, tampak Wapres ingin tampil dan menarik perhatian publik,” ujar Lili.

Lili menilai hal itu wajar karena setiap pejabat publik tentu punya motif politik, tetapi ia mengingatkan agar pejabat publikharus berhati-hati dalam berucap ataupun bertindak.

“Setiap pejabat politik, apalagi setingkat wapres, setiap tindakan dan ucapannya cenderung memiliki atau bermotif politik. Begitu juga publik cenderung akan menilai seperti itu, ada motif politik, tidak dalam ruang yang vakum,” ucap Lili.

“Oleh karena itu, setiap pejabat publik harus hati-hati. Tidak boleh salah dalam berucap dan bertindak, karena publik akan menilainya,” kata dia.

Gibran diserbu warganet

Meski narasi yang dibawakan Gibran sangat menarik, kebanyakan masyarakat justru mengomentari gestur hingga gaya bahasa Gibran dalam video monolognya.

Tak hanya itu, bukannya meresapi pesan yang disampaikan Gibran, warganet justru sibuk menghitung jumlah like dan dislike videonya.

Satu di antaranya adalah Maudy Asmara lewat akun X atau twitternya @Mdy_Asmara1701 pada Senin (21/4/2025).

Dirinya mengunggah tangkapan layar analytic postongan video monolog Gibran.

Selama dua hari sejak video terunggah, tepatnya hingga Senin (21/4/2025) pukul 13.00 WIB, video Gibran tersebut katanya telah ditonton lebih dari 280.000 kali.

Dari penonton yang menyaksikan video itu, di antaranya sebanyak 2.600 orang memberikan like atau menyukai.

Sedangkan yang tidak menyukai video atau dislike tembus hampir 30.000 orang.

Jumlah tersebut diketahui naik dua kali lipat dari pantauan pada sehari sebelumnya, yakni disukai sebanyak 1.800 orang dan tidak disukai 12.000 orang. 

"Di Youtube nggak kelihatan dislikenya berapa Setelah dicek langsung melesat 28k," tulis Maudy Asmara pada Senin (21/4/2025).

Tak hanya Maudy, video monolog Gibran pun diserbu masyarakat.

Mereka menuliskan beragam komentar negatif di dalamnya.

Satu di antaranya adalah mengkritik kemampuan komunikasi publik Gibran.

@deliyagendhis4245: Siapa yang Kesini cuma mau liat komen2 tp skip isi video nya coba cung

@rsydnrdn: Anda jangan pernah sekali kali berpikir bahwa video anda ini keren atau menginspirasi

@FidoVito-y5o: 90 persen komentarnya negatif. Ini bukti, bhw rakyat tidak menyukai gibran sebagai wapres.

@NSaysSilly: aku sampe sini langsung pause vidoenya, lanjut ke sesi komentarnya, mantap

@audiraafian: Salut sama editornya kuat ngedit video ini sambil liat muka doi selama berjam jam

@WildanKhatami23: bang fufufafa bikin teks naskah pake chatgpt apa gemini?

@muhammadtoha9094: Kosongnya natural

@mirfan2007: ini persis powerpoint kelas anak SMA sih, cuma meperjelas yang sudah jelas, dan sama sekali tidak mau menyebut pemerintah sebagai yg bertanggung jawab memajukan perekonomian wkwkw

@mikoanjasmoro: Bonus demografi: Kerjaan dicarikan orang tua

@EineLernende: Di sini lo mengapresiasi film Jumbo, tapi belakangan aktualisasi lo dan orang2 pemerintahan malah membuat para animator hampir sekarat dengan maraknya kalian menggunakan animasi AI. Apa yang dikatakan gak sejalan dengan realita.

@nidapriatna4070: Terima kasih sudah memberi contoh bahwa sekolah itu penting, nilai itu patut diperjuangkan, dan perlunya berdikari diatas kaki sendiri, bukan dibantu cari kerja mati-matian oleh orangtua.

Usulan Pemakzulan Gibran

Baru enam bulan menjabat Wapres, Gibran juga sudah mendapat desakan untuk diganti dari posisi pendamping Presiden Prabowo Subianto.

Usulan itu disampaikan Forum Purnawirawan Prajurit TNI kepada Presiden Prabowo pada 17 April 2025.

Ada delapan poin usulan yang disampaikan.

Mulai dari desakan pergantian wakil presiden (wapres), reshuffle Kabinet Merah Putih, mengembalikan tenaga kerja asing dari Tiongkok, hingga menghentikan Proyek Strategis Nasional (PSN) PIK 2.

Pernyataan sikap tersebut ditandatangani 103 purnawirawan jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel.

Mereka yang ikut meneken surat tersebut yakni Wapres ke-6 RI periode 1993-1998 sekaligus Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) periode 1988-1993 Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, menteri agama (menag) periode 2019-2020 dan wakil panglima TNI periode 1999-2000 Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, KSAD periode 1999-2000 Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, KSAL periode 2005-2007 Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, KSAU periode 1998-2002 Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan.

Adapun delapan sikap forum tersebut yakni :

1. Kembali ke UUD 1945 asli sebagai Tata Hukum Politik dan Tata Tertib Pemerintahan.

2. Mendukung Program Kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai Asta Cita, kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN.

3. Menghentikan PSN PIK 2, PSN Rempang dan kasus-kasus yang serupa dikarenakan sangat merugikan dan menindas masyarakat serta berdampak pada kerusakan lingkungan.

4. Menghentikan tenaga kerja asing Cina yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja Cina ke Negara asalnya.

5. Pemerintah wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 2 dan Ayat 3.

6. Melakukan reshuffle kepada para menteri, yang sangat diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada para Pejabat dan Aparat Negara yang masih terikat dengan kepentingan mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

7. Mengembalikan Polri pada fungsi Kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) di bawah Kemendagri.

8. Mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

(Tribunnews.com/Gilang Putranto) (Kompas.com)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com