Nasib Dusun Terpencil di Maros, DAK Rp50 Miliar untuk Dipakai Membangun Ditarik Pemerintah Pusat

TRIBUNMAROS.COM, MAROS – Efesiensi anggaran berdampak besar pada pembangunan infrastruktur Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan.

Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) yang sudah siap dipakai membangun malah ditarik pemerintah pusat.

Padahal Pemerintah Kabupaten Maros membutuhkan anggaran cukup besar untuk membuka akses jalan ke wilayah-wilayah terisolasi, khususnya Desa Bonto Somba.

Salah satu titik paling sulit dijangkau adalah Dusun Cindakko, yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah.

Demikian yang disampaikan Bupati Maros, Chaidir Syam kepada Tribun Timur, Jumat (25/4/2025).

Ia menjelaskan pembangunan jalan ke Dusun Cindakko diperkirakan menelan biaya hingga Rp50 miliar.

“Dengan perhitungan kebutuhan anggaran sekitar Rp2 miliar per kilometer,” bebernya.

Chaidir mengatakan saat ini masih ada beberapa ruas jalan yang belum terjamah sama sekali di daerah tersebut.

Seperti dari Air Terjun Pung Bunga ke Dusun Cindakko mencapai lima hingga tujuh kilometer dengan medan yang cukup terjal.

Kemudian dari Dusun Bara ke Bonto Manurung sekitar 20 kilometer.

Tak hanya Cindakko, akses jalan dari Bonto Matinggi ke Tanete Bulu juga masih menjadi prioritas.

“Maka hitungan kami supaya seluruh jalan bisa dibangun membutuhkan anggaran sekitar Rp50 miliar,” sebutnya.

Mantan Ketua DPRD Maros ini mengatakan upaya percepatan pembangunan jalan terkendala.

Penyebabnya, Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp50 miliar sebelumnya direncanakan untuk pembangunan poros di wilayah tersebut ditarik kembali oleh pemerintah pusat karena kebijakan efisiensi.

Sehingga saat ini, Pemkab Maros hanya bisa mengandalkan anggaran terbatas untuk pembangunan ruas jalan di daerah Tompobulu.

Beberapa titik yang sudah dialokasikan anggaran di antarnya, Rp5 miliar untuk poros Kantisan.

Kemudian Rp3 miliar untuk akses ke Tanete Bulu dan Rp15-20 miliar untuk pengembangan jalan poros Tompo Balang.

“Total yang tersedia baru sekitar Rp30 miliar, sementara kebutuhan riil kita bisa jauh lebih besar dari itu"

"Kita masih terus berupaya mencari solusi dan sumber pembiayaan agar akses ke wilayah-wilayah ini bisa segera terbuka,” tutupnya.

Akses jalan yang terbatas ini membuat masyarakat setempat kesulitan untuk menjangkau sejumlah fasilitas kesehatan.

Bahkan ada beberapa kasus dimana warga  terpaksa ditandu menggunakan sarung melintasi jalan rusak untuk menjangkau fasilitas kesehatan.