Tamsil Linrung: Pemekaran Luwu Raya Bisa Didorong Jika Disetujui Presiden

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung, menyatakan DPD RI terbuka terhadap usulan pemekaran wilayah, termasuk wacana pembentukan Provinsi Luwu Raya.

Saat ini, pemekaran Luwu Raya di Sulawesi Selatan menjadi sebuah provinsi kembali hangat diperbincangkan.

Tamsil menyebutkan bahwa saat ini DPD RI belum dalam posisi mendorong langsung pemekaran tersebut.

“Namun, kami terbuka untuk menerima usulan dari daerah dan akan mendiskusikannya lebih lanjut bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan,” katanya saat ditemui di Hotel Claro, Jl AP Pettarani, Kota Makassar, Senin (21/4/2025).

Ia menambahkan, saat ini Kementerian Keuangan belum mengalokasikan anggaran khusus untuk mendukung proses pemekaran wilayah.

Bahkan, pemerintah tengah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran di berbagai sektor.

Meski begitu, Tamsil menegaskan bahwa pemekaran tetap dimungkinkan jika daerah yang mengajukan dinilai prioritas dan memiliki kebutuhan mendesak.

Ia mencontohkan keberhasilan pemekaran empat provinsi baru di Papua sebagai presiden yang bisa dijadikan acuan.

“Jika memang dibutuhkan dan mendapat persetujuan dari Presiden, saya kira hal itu tetap bisa kita dorong,” jelasnya.

Tamsil juga mengungkap bahwa Menteri Dalam Negeri telah menyarankan agar dilakukan dialog langsung dengan Presiden untuk membahas persoalan ini secara komprehensif.

“Jika Presiden mengeluarkan instruksi, tentu seluruh proses akan dijalankan. Tidak akan ada lagi alasan, termasuk soal anggaran,” tegasnya.

Sosok Hasbi Syamsu Ali, Optimis Provinsi Luwu Raya Terbentuk di 2025

Sosok Ketua Badan Pengurus Wilayah (BPW) Kerukunan Keluarga Luwu Raya (KKLR) Provinsi Sulawesi Selatan, Hasbi Syamsu Ali, masih menyerukan pembentukan Provinsi Luwu Raya pada tahun 2025.

Alumnus Unhas ini kembali mengingatkan pentingnya melanjutkan perjuangan pemekaran Kabupaten Luwu Tengah dari Kabupaten Luwu sebagai langkah strategis yang tidak terpisahkan.

Hasbi menyebut, pembentukan Provinsi Luwu Raya menjadi kebutuhan mendesak untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat sekaligus mendorong percepatan pembangunan di wilayah Tana Luwu.