Sosok Tia Rahmania Permalukan PDIP, Tetap Jadi Anggota DPR RI Usai Dipecat Partai Megawati

TRIBUN-TIMUR.COM - Rekam jejak dan sosok Tia Rahmania anggota DPR RI daerah pemilihan Banten I.

Kini Tia Rahmania bisa bernapas lega setelah dituding gelembungkan suara.

Perjuangan Tia Rahmania permalukan PDIP telah memecatnya membuahkan hasil.

Pasalnya, Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat memenangkan gugatan sengketa pileg antara Tia Rahmania vs PDI Perjuangan (PDIP) dan Bonnie Triyana.

Tia berhasil permalukan PDIP yang telah memecatnya dengan alasan penggelembungan suara.

Sebelumnya gugatan itu dilayangkan oleh Tia Rahmania yang sudah ditetapkan sebagai caleg terpilih oleh KPU RI dengan No.1206 pada Pileg 2024 lewat Putusan Perkara No 603/Pdt.Sus-Parpol Pn.Jkt.pus.

Saat itu, Tia diduga melakukan penggelembungan suara dan dipecat oleh Mahkamah Partai PDIP karena tidak mau mengundurkan diri sebagai caleg terpilih.

Sehingga, posisinya digeser oleh Bonnie Triyana (perolehan suara ke 2).

Tia mengajukan gugatan ke PN Jakarta Pusat setelah dirinya dipecat PDIP karena dianggap menggelembungkan suara di Pileg 2024. Ia lantas digantikan oleh Bonnie Triyana.

KPU RI dan Bawaslu turut jadi tergugat dalam masalah ini.

Berdasarkan putusan PN Jakarta Pusat dikutip pada Jumat (18/4/2025), majelis hakim memutuskan mengabulkan seluruh gugatan Tia.

"Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya," tulis putusan PN Jakarta Pusat.

PN Jakarta Pusat menuturkan, berdasarkan hasil persidangan, Tia tidak terbukti melakukan penggelembungan suara sebanyak 1.629 sebagaimana yang disampaikan Mahkamah PDIP pada 14 Agustus 2024.

"Menyatakan penggugat tidak terbukti melakukan penggelembungan suara sebanyak 1.629 (seribu enam ratus dua puluh sembilan) suara sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor: 009/240514/I/MP/2024, tanggal 14 Agustus 2024, yang diterbitkan oleh tergugat I (Mahkamah Partai PDIP)," tulis putusan PN Jakpus.

Selain itu, PN Jakarta Pusat menilai Tia memiliki perolehan suara sebanyak 37.359 di tingkat Kabupaten Lebak dan Pandeglang.