Nasdem Dukung Andi Sudirman Dorong Kaji Ulang Pengelolaan Tambang Emas di Luwu

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Fraksi Nasdem DPRD Sulsel mendukung langkah pengkajian ulang proyek tambang emas berskala besar dengan metode Open Pit di wilayah Luwu.

Proyek tambang emas berskala besar itu akan dikelola PT Masmindo Dwi Area bersama Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc.

Kehadiran perusahaan luar itu menunai pro dan kontra di Sulsel.

Sebelumnya Andi Sudirman Sulaiman berharap agar kekayaan alam di Sulsel dikelola oleh pengusaha lokal, bukan pengusaha dari luar.

Kini giliran Ketua Fraksi Nasdem DPRD Sulsel Muhammad Sadar bersuara.

"Kita mendukung langkah Pak Gubernur Andi Sudirman Sulaiman meminta pengelolaan tambang emas Luwu itu dikaji ulang," kata Muhammad Sadar kepada wartawan Kamis (17/4/2025).

Muhammad Sadar mengatakan pengelolaan sumber daya alam tidak boleh hanya memperhatikan aspek ekonomi saja, tetapi juga harus memperhatikan dampak lingkungan.

"Kita berharap pengelolaan sumber daya alam ini tidak menimbulkan dampak kerusakan lingkungan di masa depan," kata Sadar.

"Kedua kita berharap ada dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar, baik di Luwu ataupun Sulsel. Kita dukung gagasan Pak Gubernur agar pengusaha lokal diberi kesempatan mengelola kekayaan alam," sambung Sadar.

Sebelumnya Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan kekhawatirannya terhadap dampak lingkungan dan ketimpangan yang ditimbulkan oleh proyek tersebut.

Proyek tambang ini disebut-sebut akan membentuk kubangan raksasa layaknya tambang Freeport di Timika, Papua.

Andi Sudirman mengaku akan menyurati Presiden Prabowo.

Izin tambang di Luwu tersebut perlu di evaluasi kembali.

“Kita akan menyurati Bapak Presiden untuk meminta evaluasi ulang atas izin tambang di Luwu. Pertama terkait siapa yang mengelola dan bagaimana metode pengelolaannya. Ini menyangkut masa depan lingkungan apalagi jika metode Open Pit dan kesejahteraan masyarakat," kata  Andi Sudirman pada Senin (14/4/2025).

"Hal ini juga tidak sesuai arahan Bapak Presiden terkait kekayaan alam lokal wajib dikelola oleh pengusaha lokal bukan perusahaan Jakarta apalagi asing” sambungnya