Dedi Mulyadi Pasrah Dicopot dari Jabatannya, Imbas Bikin Aturan Sendiri

TRIBUN-TIMUR.COM - Dedi Mulyadi pasrah dicopot dari jabatannya imbas bikin aturan sendiri.

Dedi Mulyadi kehilangan jabatan Kepala SDN Sawahkulon Purwakarta.

Pasalnya Dedi membuat aturan siswa SD pakai baju Lebaran di hari pertama sekolah.

Dedi Mulyadi pun ikhlas dicopot sementara dari jabatannya karena membuat aturan nyeleneh itu.

Ia meminta siswa SDN Sawahkulon Purwakarta wajib mengenakan baju Lebaran pada hari pertama masuk sekolah setelah libur Idulfitri.

Kebijakan ini pun menuai reaksi keras karena dianggap tidak relevan dengan tujuan pendidikan.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Purwakarta, Purwanto, mengumumkan penonaktifan sementara Dedi Mulyadi dari jabatan Kepala SDN Sawahkulon Purwakarta.

Keputusan tersebut diambil setelah mendapat instruksi langsung dari Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein, terkait kebijakan kontroversial yang diterapkan oleh Dedi Mulyadi.

"Yang bersangkutan (Dedi Mulyadi) sudah kami nonaktifkan. Untuk sementara, Kepala SDN Sawahkulon dijabat oleh pelaksana tugas," ujar Purwanto saat dikonfirmasi Tribun Jabar, Selasa (8/4/2025).

Dia menegaskan bahwa kebijakan semacam ini tidak memiliki kaitan langsung dengan kegiatan pendidikan yang seharusnya menjadi fokus utama sekolah.

Purwanto, yang akrab disapa Kang Ipung, mengingatkan agar kebijakan di sekolah tetap relevan dengan esensi pendidikan.

"Hal-hal seperti pakaian Lebaran itu tidak ada relevansinya dengan kegiatan pendidikan atau silaturahmi," tuturnya.

"Jangan sampai mengeluarkan kebijakan yang justru merugikan atau membingungkan orang tua siswa," tambah Kang Ipung.

"Kebijakan tersebut tidak ada hubungannya dengan tujuan pendidikan," ujar Purwanto.

"Hal-hal seperti ini tidak seharusnya terjadi di sekolah, terutama yang berkaitan dengan kegiatan halal bihalal atau pakaian Lebaran," imbuhnya.

Ia mengingatkan seluruh kepala sekolah di bawah naungan Disdik Purwakarta untuk lebih hati-hati dalam membuat kebijakan.

"Kegiatan silaturahmi memang penting, namun jangan sampai melibatkan hal-hal yang tidak relevan dengan pendidikan esensial," tegasnya.

Sementara itu, Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein, menegaskan bahwa kebijakan tersebut justru menimbulkan polemik.

Ia juga memberikan instruksi untuk penonaktifan Dedi Mulyadi.

"Saya perintahkan Disdik Purwakarta untuk segera menonaktifkan Kepala SDN Sawahkulon," tegas Saepul.

"Kebijakan yang dibuatnya tidak mempertimbangkan kondisi ekonomi orang tua siswa dan berpotensi menambah beban mereka," imbuhnya.

Bupati yang akrab disapa Om Zein ini berharap, kejadian serupa tidak terulang di sekolah-sekolah lainnya di Purwakarta.

Ia menekankan pentingnya kebijakan yang mengutamakan kepentingan pendidikan serta kesejahteraan masyarakat.

Dedi Mulyadi yang dinonaktifkan oleh Disdik Kabupaten Purwakarta mengaku ikhlas.

Dia ikhlas menerima keputusan pencopotan sebagai Kepala SDN Sawah Kulon tersebut dengan lapang dada. 

"Benar, saya menerima keputusan Disdik Purwakarta. Insyaallah, ini adalah langkah yang baik bagi saya untuk lebih bersyukur," ujar Dedi saat dihubungi via telepon, Selasa (8/4/2025).

Dedi juga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Disdik Purwakarta yang telah memberinya kesempatan untuk menjabat sebagai Kepala SDN Sawahkulon.

"Saya berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan, semoga saya bisa berkontribusi lebih baik di tempat lain," tambahnya.

Untuk sementara, posisi Kepala SDN Sawahkulon dijabat oleh pelaksana tugas (Plt), sesuai dengan keputusan yang diambil Disdik Purwakarta.

Di sisi lain, Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi, menyindir aparatur sipil negara (ASN) yang terbiasa mengerjakan tugas administratif.

Dedi mengatakan, tidak semua masalah dapat diselesaikan dari dalam ruangan kerja.

Misalnya, kata dia, masalah ibu-ibu yang bekerja sambil membawa anak-anaknya pada jam sekolah. 

"Ini kan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak."

"Tetapi di Kota Bandung di setiap sudut masih ada ibu-ibu yang bawa anak-anak atau anak-anak sendiri berjualan pada jam sekolah."

"Mereka mengalami problem dalam jangka panjang kalau menurut saya," ujar Dedi Mulyadi di Gedung Sate, Bandung, Selasa (8/4/2025). 

Kata dia, jangan sampai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Provinsi Jabar dan Kabupaten/Kota teriak-teriak soal pemberdayaan perempuan dan anak.

Tapi kenyataannya di lapangan masih banyak anak putus sekolah sehingga bekerja di jalanan. 

"Itu kan tidak dibenahi. Nah, saya ingin Pemprov Jabar itu taktis."

"Tidak tidak hanya bersifat administratif, teriak di mana-mana pemberdayaan perempuan, tetapi perempuannya di sekitar sini tidak diberdayakan. Nah, ini salah satu bentuk taktis," katanya.

Masalah-masalah seperti itu, kata dia, tidak akan selesai jika hanya dikerjakan dari dalam ruangan.

Ke depan, Dedi Mulyadi ingin Pemprov Jabar menjadi promotif perubahan budaya kerja pemerintah untuk kabupaten/kota.

"Sehingga pemprovnya efisien, kabupaten/kotanya akan terbawa efisien. Nah, kemudian pemprovnya taktis, kabupaten/kotanya taktis dan ini terbukti hari ini," ucapnya.

Langkah promotif budaya kerja pemerintah, sudah dibuktikan Dedi Mulyadi dengan turun ke Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Karawang mengatasi masalah banjir, alih fungsi lahan, hingga perbaikan infrastruktur.

"Hari ini kan bupati-bupatinya sudah mulai turun untuk mengadvokasi kebersihan, lingkungan."

"Nah, hal-hal yang lebih nyata itu sangat dibutuhkan dalam upaya mempercepat pembangunan," katanya.

"Nah, ini dan seluruhnya itu lahir dari sebuah inovasi-inovasi yang tidak hanya lahir di ruang kerja."

"Tapi lahir di berbagai tempat di seluruh provinsi Jawa Barat ketika kita melihat fenomena lingkungan," ucap dia.

Artikel ini telah tayang di TribunJatim.com 

Artikel ini telah tayang di Tribun-Medan.com dengan judul NASIB Dedi Mulyadi Dicopot dari Jabatannya, Bikin Aturan Siswa SD Pakai Baju Lebaran, Kini Ikhlas,