Sosok Wakil Ketua DPR Adies Kadir Belum Laporkan LHKPN Terakhir Punya Harta Rp11 M

TRIBUN-TIMUR.COM- Sebanyak empat pimpinan DPR RI melaporkan harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Sementara itu, berdasarkan penulusuran wartawan, Wakil Ketua DPR Adies Kadir belum menyerahkan berkasnya. 

Adies merupakan pimpinan DPR berasal dari Fraksi Partai Golkar.

Adies terakhir melaporkan harta kekayaannya sebesar Rp11 miliar lebih pada Juni 2024 lalu. 

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa masih ada 16.867 penyelenggara negara (PN) yang termasuk wajib lapor (WL) belum menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara ( LHKPN ) untuk periodik 2024. 

Dari 16 ribu penjabat itu, ada satu pimpinan DPR yang juga belum melaporkan LHKPN 2024.

Sementara empat pimpinan DPR sudah melaporkan.

Namun demikian, KPK tak mengungkapkan nama pimpinan DPR yang belum melaporkan LHKPN itu.

"Untuk informasinya, 4 sudah, 1 masih belum, dan ini nanti kita akan update lagi," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (10/4).

"Nanti dicek terlebih dahulu (nama pimpinan DPR yang belum lapor LHKPN)," sambungnya. 

Tessa mengatakan, KPK belum bisa melakukan teguran lantaran pejabat masih memiliki waktu hingga 11 April 2025 untuk melaporkan LHKPN.

"Peneguran tentunya akan dilakukan bila adanya keterlambatan. Masih ada waktu 1 hari lagi," ujarnya.

KPK juga mengingatkan 16 ribu penyelenggara negara yang belum melaporkan LHKPN mereka untuk menunaikan kewajibannya.

Adapun batas pelaporan LHKPN periodik 2024 telah diperpanjang oleh KPK hingga hari ini, yakni 11 April 2025.

Sebelumnya, batas waktu pelaporan LHKPN 2024 yakni 31 Maret 2025. 

Berikut laporan harta kekayaan Adies dikutip Tribun-timur, Kamis (10/4/2025). 

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 5.516.840.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 288 m2/480 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI , HIBAH DENGAN AKTA , Rp. 2.511.840.000

2. Tanah Seluas 280 m2 di KAB / KOTA KOTA BEKASI , HASIL SENDIRI Rp. 1.680.000.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 425.000.000

4. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000

5. Tanah dan Bangunan Seluas 95.25 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 2.000.000.000

1. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO SUV Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

2. MOBIL, BMW SEDAN Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 950.000.000

3. MOBIL, TOYOTA APHARD MINIBUS Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 1.355.000.000

D. KAS DAN SETARA KAS Rp. 2.300.000.000

Total Rp. 11.171.840.000

Profil Adies Kadir 

Adies Kadir adalah Anggota DPR-RI sejak 2014 mewakili daerah pemilihan Jawa Timur I. 

Adies merupakan kader Partai Golongan Karya dan duduk di Komisi III dan dipercaya sebagai Wakil Ketua Komisi III.

Pada periode 2019-2024, Adies juga dipercaya menjadi Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR-RI. 

Bahkan, pasca pengunduran diri Azis Syamsuddin dari kursi Wakil Ketua DPR, nama Adies sempat diisukan untuk menjadi penggantinya. 

Namun, Adies lebih memilih untuk memberikan kesempatan tersebut kepada Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Lodewijk Friedrich Paulus. 

Kemudian, pada tanggal 1 Oktober 2024, Adies dipilih oleh DPP Partai Golkar untuk menjadi perwakilan Fraksi Partai Golkar DPR-RI di kursi pimpinan DPR bersama Puan Maharani dari Fraksi PDI-Perjuangan, Sufmi Dasco Ahmad dari Fraksi Partai Gerindra, Saan Mustopa dari Fraksi Partai Nasdem dan Cucun Ahmad Syamsurijak dari Fraksi PKB.

Adies mendapatkan penugasan untuk mengoordinasikan ruang lingkup tugas bidang Ekonomi dan Keuangan (KOREKKU) yang meliputi Komisi XI, Komisi XII, Komisi XIII, Badan Anggaran dan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara.

Riwayat Pendidikan

SD Negeri Selat VII, Kapuas (1974–1981)

SMP Negeri 1 Samarinda (1981–1984)

SMA Negeri 3 Kupang (1984–1987)

S-1 Teknik Sipil Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (1987–1993)

S-1 Hukum Universitas Merdeka Surabaya (2000–2003)

S-2 Ilmu Hukum Universitas Merdeka Malang (2006–2007)

S-3 Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya (2011–2017)

Riwayat Organisasi

Sekretaris PD AMPG (2002–2004)

Ketua PD AMPG (2004–2009)

Wakil Ketua Bidang Pemuda DPD II Partai Golkar Kota Surabaya (2004–2009)

Wakil Ketua HIPMI (2004–2007)

Wakil Ketua Kompartemen KADIN Jawa Timur (2007–2009)

Ketua Ormas MKGR Kota Surabaya (2008–2013)

Ketua DPD II Partai Golkar Kota Surabaya (2009–2015)

Wakil Sekretaris KNPI Jawa Timur (2009–2012)

Sekretaris DPD Ormas MKGR Jawa Timur (2012–2017)

Wakil Ketua Asosiasi Advokat Indonesia (2012–2017)

Sekretaris Jenderal DPP Ormas MKGR (2015–2020)

Anggota Dewan Kehormatan Asosiasi Advokat Indonesia (2016–2021)

Ketua Bidang Hukum DPP Partai Golkar (2019–2024)[3]

Ketua Umum Ormas MKGR (2020–2025)

Karier

Site Manager PT Lamicitra Nusantara Tbk (1992–1996)

Project Manager PT Surya Inti Permata Tbk (1996–1999)

Direktur Utama PT Adi Jayatek (1999–2005)

General Manager PT Lamicitra Nusantara Tbk (2005–2007)

Managing Partners SMP Law Office (2007–2009)

Ketua Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya (2009–2014)

Anggota DPR-RI (2014–2019, 2019–2024, 2024–sekarang)

Wakil Ketua DPR-RI (2024–sekarang)

(Tribun-timur.com)