Pemkot Makassar Segera Adakan Seragam Sekolah Gratis, Penjahit Bakal Terima Banyak Orderan

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham akan melibatkan masyarakat kecil untuk mewujudkan program prioritasnya. 

Program gratis seragam sekolah misalnya, Munafri dan Aliyah akan memanfaatkan jasa para penjahit di Makassar untuk program ini. 

Munafri menginginkan agar program unggulannya ikut dirasakan oleh masyarakat. 

"Pemberian baju seragam ini diberikan kepada tukang jahit di sekitar sekolah, anak-anak tinggal datang ukur baju dan dijahitkan supaya kehidupan masyarakat penjahit bisa kita maksimalkan," ucap Munafri Arifuddin dalam Rapat Koordinasi Lingkup Pemerintah Kota Makassar di Lt 2 Ruang Siapakatau, Balaikota, Selasa (8/4/2025). 

Untuk itu, Munafri menugaskan Dinas Koperasi untuk mencari penjahit yang berdomisili dekat dari sekolah. 

Apalagi, program gratis seragam sekolah ini akan segera direalisasikan, diterapkan pada tahun ajaran baru 2025.

"Tolong dari Dinas Koperasi bekerjasama dengan disdik untuk cari wilayah-wilayah itu, waktunya tidak lama karena sebentar lagi akan ada PPDB, tolong jadi contoh bahwa ada keterlibatan masyarakat dalam program unggulan ini," ujarnya. 

Adapun sasaran program seragam gratis ini ialah peserta didik baru baik SD maupun SMP. 

Hanya saja pemberiannya dilakukan secara bertahap. 

Munafri mengusulkan agar pemberian seragam gratis ini menyasar empat SD dan empat SMP untuk tahap awal. 

Disamping itu, Munafri juga menginstruksi untuk mempromosikan sekolah yang berada di lingkungan masyarakat kurang mampu. 

"Posisi sekolah yang kita harus berikan ini memang anak-anak yang berada di wilayah tingkat kesejahteraannya lebih rendah dari yang lain," tegasnya. 

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar Andi Bukti Djufrie menyampaikan, pihaknya sudah menyusun draft peraturan wali kota (Perwali) terkait seragam sekolah gratis. 

"Draft perwali terkait seragam gratis sudah selesai, sekrang sudah di tim transisi dan selanjutnya ke bagian hukum," kata Andi Bukti saat melaporkan dalam forum rakor tesebut

Selanjutnya, ia akan menyesuaikan masukan-masukan dari Wali Kota terkait program unggulan Mulia ini. (*)