Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Ketua DPRD Bone Desak Andi Asman Sulaiman Benahi Internal Pemkab

Andi Tenri Walinonong mendesak Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman untuk segera segera melakukan lelang jabatan secara terbuka.

Penulis: Wahdaniar | Editor: Alfian
TRIBUN-TIMUR.COM/Wahdaniar
PEJABAT BONE - Ketua DPRD Bone Andi Tenri Walinonong saat ditemui beberapa waktu lalu. Andi Tenri Walinonong desak Pemkab Bone untuk segera lakukan lelang jabatan. 

Sebelumnya, Komisi I DPRD Bone menyoroti banyaknya pejabat pelaksana tugas (Plt) nondefinitif di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone.

Akibatnya, banyak kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang rangkap jabatan sehingga secara otomatis dapat mengganggu pelayanan masyarakat.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Komisi I DPRD Bone, Rismono Sarlim saat dikonfirmasi, Selasa (11/3/2025) mengaku, kekosongan jabatan itu perlu menjadi perhatian dari Bupati Andi Asman Sulaiman.

"Kekosongan jabatan ini harus menjadi perhatian Bupati," kata Ketua Komisi I DPRD Bone, Rismono Sarlim, Selasa (11/3/2025).

Selain itu, Rismono juga menyoroti adanya beberapa kepala OPD di Lingkungan Pemkab Bone yang merangkap jabatan. 

Seperti Kepala Dinas Pendidikan Andi Fajaruddin yang merangkap sebagai Plt Sekda Kabupaten Bone.

Lalu Camat Bengo yang merangkap sebagai Plt Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bone.

Kemudian, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Budiono merangkap sebagai Plt Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Bone.

Selanjutnya, ada Camat Barebbo, Hj Faidah merangkap sebagai Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Bone.

Selain itu, ada Kabag Tata Pemerintahan Setda Bone, Muh Suhdi yang merangkap sebagai Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bone.

Menurut Rismono, dalam menunjuk Plt sebaiknya Pemkab Bone memperhatikan beban kerja individu dan beban unit kerja.

"Ketika satu jabatan dirangkap dengan orang yang sama, maka beban kerja akan banyak dan berat jika dibandingkan hanya memegang satu jabatan saja," ujarnya.

Lanjut Rismono, penempatan posisi tersebut memang hak prerogatif Bupati, tapi menurut Dia, idealnya harus punya analisa ukuran yang jelas.

"Kalau selama ini masih banyak kepala OPD yang diisi Plt, maka bisa dikatakan Pemkab Bone ini krisis SDM," ujar Politis Partai Golkar itu.

Rismono berharap, persoalan kekosongan jabatan ini dapat diselesaikan secepatnya dengan menempatkan pejabat definitif melalui lelang jabatan.

Halaman
123
Sumber: Tribun Timur
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved