Rekam Jejak Natalius Pigai Menteri HAM Jelek-jelekkan Jokowi & Puji Prabowo, Dulu Demokrasi Dikunci

TRIBUN-TIMUR.COM - Rekam jejak Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai.

Natalius Pigai kini sudah berani jelek-jelekkan Pemerintahan era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) 

Natalius Pigai menyebut pada era 2015-2024 atau Jokowi memimpin, sistem demokrasi dikunci oleh berbagai regulasi hukum.

Mulanya Pigai menyinggung soal indeks persepsi demokrasi yang turun berdasarkan hasil survei The Economist Intelligence Unit (EIU).

Dalam rilis itu, indeks persepsi demokrasi Indonesia mendapat skor 6,44 pada 2024. Skor ini turun dibanding 2023 sebesar 6,5 dan 2022 di angka 6,71.

Menurut Pigai, hasil ini terbatas sampai tahun 2024, alias bukan penilaian untuk era pemerintahan baru yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto.

"Data ini adalah penilaian turunnya demokrasi di 2024. Berarti sebelum kepemimpinan pemerintahan yang baru," kata Pigai dalam konferensi pers di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa (11/3/2025).

Sedangkan era 2015 sampai 2024, penurunan indeks demokrasi terjadi karena faktor pengetatan regulasi.

Misalnya terbitnya terbitnya Peraturan Kapolri tentang hate speech atau ujaran kebencian di tahun 2015, polemik UU MD3, Perppu tentang Ormas pada 2017, revisi Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2019, dan penangkapan aktivis yang terjadi sejak 2015.

Selain itu indeks demokrasi ini turun disebabkan beberapa putusan peradilan seperti Mahkamah Konstitusi (MK) hingga manuver DPR RI yang berencana menganulir putusan MK terkait UU Pilkada pada Agustus 2024.

Manuver DPR ini yang memunculkan seruan darurat di media sosial yang menggema seantero Indonesia, hingga aksi demo kalangan mahasiswa.

Belum lagi kebebasan berpendapat dari aktivis yang dikekang, dan diskriminasi terhadap kaum minoritas.

Berbagai aturan pembatas dan peristiwa itu terjadi pada era pemerintahan Presiden ke-7 Jokowi.

“Fakta-fakta inilah yang mengunci dinamika demokrasi berkembang di Indonesia,” kata Pigai.

“Karena itulah 2015-2024 sebelum periode pemerintah Prabowo ya memang sudah dikunci (demokrasi), tidak bisa,” lanjut dia.

Dengan segudang aturan pembatas itu, Pigai menyatakan siapapun sosok pemimpinnya dan sedemokratis apapun dia, indeks demokrasi akan tetap turun jika regulasi tersebut tidak diubah. 

“Maka siapa pun presidennya, sehebat apapun pemimpinnya, sedemokratis apa pun pemimpinnya, ketika peraturannya terkunci ya tetap demokrasi akan turun di periode sebelumnya,” ucap Pigai. 

Namun Pigai menyebut kondisi berbeda terjadi ketika peralihan kepemimpinan dari Jokowi ke Prabowo.

Demokrasi kembali hidup yang tercermin dalam pelaksanaan Pilkada 2024, khususnya Jakarta. 

Sebab pasangan Pramono Anung - Rano Karno yang diusung PDIP, selaku partai oposisi pemerintah, menang di perhelatan Pilkada Jakarta 2024. 

Ikutnya PDIP dalam kontestasi pilgub Jakarta juga tak lepas dari dikabulkannya uji materi UU Pilkada oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

“Semua orang bebas bahkan partai yang tidak mungkin bisa diberi kesempatan untuk bisa bertarung pun dibuka dengan adanya Judicial Review yang memberi kesempatan PDI Perjuangan menyodorkan calon-calonnya untuk bertarung dan akhirnya menang,” ucap Pigai.

Rekam jejak

profil serta sepak terjang Natalius Pigai, kini resmi jadi Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) di Kabinet Merah Putih Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran).

Natalius Pigai resmi dilantik hari ini di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Diketahui Natalius Pigai merupakan seorang aktivis asal Papua. 

Ia merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengabdi selama 15 tahun di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Tertulis di unggahan Instagramnya @natalius_pigai, dirinya mengakui dibesarkan dari keluarga miskin.

Bahkan Natalius Pigai pernah menjadi Juru Parkir di Kementerian Transmigrasi RI.

"Tenaga Honorer, CPNS, PNS, Kepala Seksi, Pejabat Eselon Fungsional dan Struktural, Staf Khusus Menakertrans RI, Pejabat Negara Pimpinan Lembaga Negara (Komnas HAM) akhirnya hari ini mencapai Puncak Tertinggi sebagai Menteri. “ Pegawai Negeri Rendahan yang mencapai Puncak Karier Tertinggi”. Jangan pernah menyerah wahai ASN nasib kita tidak ada yang tahu. Hanyalah TUHAN ALLAH," tulisnya dalam caption unggahannya.

Pria kelahiran Paniai, Papua Tengah, 25 Desember 1975 ini juga merupakan anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) periode 2012-2017. 

Ia bekerja sebagai Staf Khusus Menteri di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia pada masa kepemimpinan Al Hilal Hamdi dan Jacob Nuwa Wea tahun 1999-2004.

Natalius Pigai juga Tim Asistensi Dirjen Kesbangpol Sudarsono Hardjosoekarto tahun 2006-2008.

Pigai adalah lulusan Sekolah Tinggi Pemerintah Masyarakat Desa di Yogyakarta, tempat ia memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintah (S.I.P.), mengutip Kompas.com.

Pada 2003, ia mengambil pendidikan statistika di Universitas Indonesia dan melanjutkan pendidikannya sebagai peneliti di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada 2005.

Pigai juga menyelesaikan pendidikan kepemimpinan di Lembaga Administrasi Negara pada 2010-2011.

Riwayat Karier Natalius Pigai mengutip Wikipedia:

Staf di Yayasan Sejati (1999 - 2002)

Staf di Yayasan Cindelaras/YACITRA (1998)

Ketua Lembaga Studi Renaissance (1998 - 2000)

Ketua Asosiasi Mahasiswa Papua (AMP) Internasional (1997 - 2000)

Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi/Menakertrans (1999 - 2004)

Anggota Komnas HAM RI (2012 - 2017)