Pepabri: Kenaikan Pangkat Mayor Teddy Diskresi Presiden

TRIBUN-TIMUR.COM-  Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri ( Pepabri ) membeberkan peran Presiden RI Prabowo Subianto dalam menaikkan pangkat Mayor Teddy Indra Wijaya . 

Menurut Ketua umum Pepabri, Jenderal TNI (Purn), Agum Gumelar hal itu merupakan diskresi seorang Presiden.

“Itu diskresinya presiden, tadi bapak presiden sebagai apa? penguasa tertinggi darat, laut dan udara di TNI,” ujarnya dalam rapat bersama Komisi I DPR RI dikutip Tribun dari TV Parlemen DPR RI, Selasa (11/3/2025). 

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menaikkan pangkat Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dari Mayor ke Letkol.

Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen TNI Wahyu Yudhayana membenarkan kenaikan pangkat Teddy tersebut.

"Saya sampaikan kepada rekan-rekan media, bahwa informasi tersebut memang betul dan itu sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di TNI dan dasar perundang-undangan (perpres), secara administrasi juga semua sudah dipenuhi," kata Wahyu dalam pesan singkatnya pada Kamis, 6 Maret 2025.

Pengangkatan jabatan Teddy itu tertera dalam Surat Perintah Nomor Sprin/674/II/2025 yang telah dikonfirmasi kebenarannya oleh Wahyu.

Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengungkapkan alasan Mayor Teddy naik pangkat.

Maruli menyebut bahwa Teddy mendapat penghargaan dari Mabes TNI. "(Naik pangkat karena) dapat penghargaan dari Mabes TNI," ujar Maruli kepada Kompas.com pada Sabtu, 8 Maret 2025.

Namun, Maruli enggan berbicara lebih jauh perihal kenaikan pangkat Teddy tersebut. Dia mempersilakan awak media bertanya langsung kepada Mabes TNI.

Letkol Teddy tak Harus Mundur

Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menyatakan ada 15 kementerian/lembaga yang bisa dijabat oleh prajurit aktif Tentara Nasional Indonesia (TNI). 

Hal ini disampaikan Menhan saat ditanya wartawan mengenai status Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Teddy Indra Wijaya yang masih aktif sebagai perwira TNI. 

Sjafrie menyebutkan bahwa anggota TNI yang ingin menjabat di luar 15 kementerian/lembaga tersebut harus pensiun. 

"Masuk enggak dalam kategori itu? Kalau termasuk di luar 15 kategori itu ya terkena (pensiun dini)," kata Sjafrie saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/3/2025).