Program Makan Bergizi Gratis Andalan Prabowo Bermasalah, KPK Terima Laporan Anggaran Dipotong

"Yang menjadi kekhawatiran, karena posisi anggaran di pusat, jangan sampai begitu sampai di daerah seperti es batu (yang mencair)," kata Setyo dalam keterangan tertulis, Jumat (7/3/2025). 

"Kami sudah menerima laporan adanya pengurangan makanan yang seharusnya diterima senilai Rp 10 ribu, tetapi yang diterima hanya Rp 8 ribu. Ini harus jadi perhatian karena berimbas pada kualitas makanan," jelas dia.

Untuk itu, pihaknya bakal membantu pengawasan program MBG tersebut melalui pencegahan dan monitoring. 

"Pengawasan penting dilakukan karena anggarannya luar biasa besar. Saya ingatkan ada empat hal yang perlu dicermati dalam melaksanakan Program MBG ini. Pertama, potensi fraud-nya pasti ada. Semua terpusat di BGN, tentu tidak bisa diawasi sampai ke daerah dan wilayah," kata Setyo.

Aktivis Usul Pemerintah Moratorium Makan Bergizi Gratis

Program andalan Presiden Prabowo Subianto yakni makan bergizi gratis (MBG) sedang berjalan.

Ternyata, program tersebut banyak menuai masalah, selain manfaat yang didapat.

Salah satu masalah besar dari program MBG ini adalah aspek pendanaan.

Karena dana yang dibutuhkan untuk program makan bergizi gratis ini luar biasa besar, dan itu semua berasal dari APBN.

Melihat realita itu, Direktur Eksekutif Global Strategi Riset Indonesia (GSRI), Sebastian Salang, meminta pemerintah untuk melakukan moratorium atau penundaan sementara program makan bergizi gratis.

Sebab, menurut Sebastian, pihaknya menemukan sejumlah permasalahan yang mengindikasikan kurangnya kesiapan program ini. 

Dia menegaskan, program makan bergizi gratis yang bertujuan memberikan asupan makanan bergizi bagi siswa dari tingkat PAUD hingga SMA, serta ibu hamil dan menyusui, adalah inisiatif positif.

"Namun, realisasi di lapangan menunjukkan adanya ketidaksiapan sistem, alokasi anggaran yang tidak realistis, serta skema distribusi yang berpotensi gagal menjangkau kelompok sasaran secara efektif," kata Sebastian di Jakarta, Jumat (28/2/2025).

Sebastian menjelaskan,  program ini membutuhkan tambahan dana Rp 171 triliun, di luar anggaran eksisting sebesar Rp 67,147 triliun. 

Dia berpendapat, total anggaran yang mencapai Rp 238,147 triliun berisiko mengganggu kestabilan fiskal negara, terlebih adanya tumpang tindih dengan program bantuan gizi lainnya.