Huadi Komitmen Relokasi Warga dan Keberlanjutan Lingkungan Bantaeng

TRIBUN-TIMUR.COM - Perwakilan Huadi Bantaeng Industry Park (HBIP) Zulfahri menegaskan perusahaan berkomitmen relokasi warga sekitar kawasan industri sesuai regulasi pemerintah.

Pernyataan ini menanggapi aspirasi warga yang mengharapkan pembebasan lahan di sekitar kawasan industri.

Zulfahri menyatakan relokasi dilakukan sejalan dengan Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 23/2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Bantaeng 2021-2041.

Namun, ia berharap pemerintah daerah lebih tegas dalam menegakkan aturan terkait penggunaan lahan, termasuk larangan pembangunan hunian dan usaha yang tidak sesuai dengan RDTR.

"Kami mempersiapkan rencana pembebasan lahan, tapi hal ini membutuhkan regulasi teknis dari pemerintah. Tidak mungkin pihak swasta melakukan sendiri tanpa dukungan dari pemerintah setempat," ujar Zulfahri via rilis, Senin (3/10/2025).

Menanggapi isu perusahaan telah bersepakat dengan nelayan untuk membebaskan kawasan lahan rumput laut demi perluasan dermaga, Zulfahri membantah adanya kesepakatan tersebut. 

Ia menjelaskan perusahaan hanya melakukan pengukuran lahan rumput laut produktif dan tidak produktif, bukan pembebasan lahan.

Hasil identifikasi menunjukkan hanya sebagian kecil lahan yang masih aktif digunakan untuk budidaya, dan tidak ditemukan keluhan terkait penurunan produktivitas. 

Lebih lanjut, ia mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022, yang menyatakan bahwa zona pelabuhan laut tidak mengizinkan aktivitas perikanan budidaya maupun perikanan tangkap untuk terminal khusus.

"Kami telah mengirimkan surat kepada Pemerintah Kabupaten Bantaeng untuk membahas permasalahan ini, tetapi hingga kini belum ada titik temu. Kami masih menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah," tambahnya.

Tanggapan Huadi Group terhadap Isu Pencemaran Laut

Sejumlah nelayan dan petani rumput laut mengeluhkan bahwa material reklamasi dermaga (jetty) mencemari laut dan mengganggu produktivitas budidaya rumput laut.

Namun, Huadi Group menegaskan bahwa material reklamasi yang digunakan tidak mengandung unsur berbahaya.

"Kami telah melakukan kajian sesuai peraturan yang berlaku, dan material reklamasi tidak merusak lingkungan maupun budidaya rumput laut."

"Selain itu, kami bekerja sama dengan kelompok tani rumput laut untuk memberikan pembinaan UMKM serta bantuan budidaya guna memastikan kualitas dan produktivitas tetap terjaga," jelas Zulfahri.

Ia juga menambahkan bahwa validasi terkait bantuan untuk petani rumput laut dapat diperiksa melalui sejumlah media dan laporan yang tersedia.

Terkait keluhan petani rumput laut yang lahannya rusak akibat tertabrak tongkang atau kapal, Zulfahri menegaskan bahwa kapal-kapal yang bersandar di jetty bukan milik PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia, melainkan milik pihak penyuplai atau distributor bahan produksi.

Meski demikian, Huadi Group sering bertindak sebagai mediator antara petani dan pemilik kapal, dengan melibatkan aparat berwenang untuk menyelesaikan masalah dan memastikan adanya ganti rugi yang layak bagi warga terdampak.

Komitmen Huadi terhadap Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Menanggapi keluhan sejumlah karyawan mengenai standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di kawasan industri, Huadi Group memastikan mereka telah menerapkan standar K3 yang ketat.

"Kami sangat mengedepankan keselamatan kerja dan telah memiliki Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Untuk validasi lebih lanjut, informasi ini dapat diakses melalui laman resmi kami," pungkas Zulfahri.

Sementara itu, Bupati Kabupaten Bantaeng, M. Fathul Fauzy Nurdin menilai kehadiran Huadi Group semata-mata untuk kesejahteraan masyarakat Bantaeng. 

"Kawasan industri hadir (Huadi Group) untuk mensejahterakan masyarakat Bantaeng," tegas Uji Nurdin sapaan akrab Bupati termuda di Sulsel itu.

Bahkan, Uji Nurdin antusias menyambut keputusan Presiden Prabowo Subianto menetapkan Bantaeng sebagai kawasan industri berdasarkan 77 Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) lima tahunan. 

"Alhamdulilah. Saya mengucapkan banyak terima kasih dan apresiasi setingi- tingginya untuk bapak Presiden Prabowo yang telah memilih Kawasan Industri Bantaeng jadi PSN," kata Uji Nurdin. 

Menurutnya, dengan KIBA ditetapkan sebagai PSN pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bantaeng pastinya meningkat. Hal ini tentunya membawa kemajuan dan kesejahteraan untuk masyarakat Bantaeng

"Dengan Dijadikan KIBA PSN, tentunya investor-ivenstor akan berdatangan. Pendapatan Pemkab Bantaeng bertambah, serapan tenaga kerja tinggi, dan otomatis pertumbuhan ekonomi meningkat," ungkapnya.

Terpisah, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pembangunan Daerah (Bappelitbanda) Sulsel, Setiawan Aswad mengungkapkan, Kawasan Industri Bantaeng (KIBA) merupakan skala prioritas pemerintah pusat yang ditarget bisa selesai selama lima tahun ke depan.

"KIBA merupakan kawasan yang maju dari segi infrastruktur dan aktivitas pengolahan nikel. Pemenuhan kriteria itu menjadikannya lebih dulu terakomodasi dalam PSN dibanding lainnya," ungkapnya.

Kepala Dinas PM-PTSP Sulsel Asrul Sani menambahkan, geliat pertambangan nikel di KIBA sudah berlangsung progresif. Apalagi, dengan 20 persen material nikel dapat diolah menjadi baterai bisa membuat KIBA sebagai pusat smelter baterai.

"Tahun lalu ada beberapa investor dari Inggris dan beberapa negara eropa yang melakukan penjajakan terhadap smelter Baterai di Bantaeng," pungkasnya.(*)