Alasan Sebenarnya Menpan RB Rini Widyantini Undur Pengangkatan CPNS ke Oktober 2025

TRIBUN-TIMUR.COM -- Penundaan pengangkatan CPNS 2024 menunai beragam reaksi di media sosial.

Sejumlah CPNS 2024 curhat sudah terlanjut mengundurkan diri dari pekerjaan lamanya.

Mereka mengeluhkan tidak lagi memiliki pendapatan untuk menghidupi keluarga selama beberapa bulan ke depan.

Adapun Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini memutuskan menunda pengangkatan CPNS 2024 ke Oktober 2025.

Adapun peserta lulus PPPK 2024 akan diangkat pada Maret 2026 tahun depan.

Menpan RB Rini Widyantini menjelaskan penundaan pengangkatan CPNS 2024 dan PPPK 2024 bertujuan untuk menyamakan Terhitung Mulai Tanggal (TMT) atau pelantikan resmi PNS yang dimiliki setiap kementerian atau lembaga. 

Pasalnya setiap instansi memiliki TMT yang berbeda-beda.

Hal ini yang hendak disamakan pemerintah dengan menyerentakkan pelantikan CPNS pada 1 Oktober 2025 dan CPPPK pada Maret 2026.

“Transformasi rekrutmen dan jabatan ASN dirancang untuk menjawab organisasi yang harus lincah dan kolaboratif,” kata Rini dalam keterangannya, Minggu (9/3/2025).

Poin pertama dari agenda transformasi manajemen ASN itu tertuang dalam intisari UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. 

Dalam UU ini, memuat 7 agenda yakni transformasi rekrutmen dan jabatan, kemudahan mobilitas talenta nasional, percepatan pengembangan kompetensi, penataan pegawai non-ASN, reformasi pengelolaan kinerja dan kesejahteraan ASN, digitalisasi manajemen, dan penguatan budaya kerja.

Dengan penataan ini, Rini menyatakan tujuan penyamaan TMT adalah agar pengangkatan ASN selaras secara nasional untuk mencapai program prioritas.

Sedangkan soal penataan pegawai non-ASN, diharapkan bisa menuntaskan tantangan yang dihadapi dalam proses penataan pegawai non-ASN yang terjadi sejak tahun 2005.

Prinsip penataan ini lanjut Rini, demi menghindari PHK massal, tidak mengurangi pendapatan pegawai non-ASN, menghindari pembengkakan anggaran, dan menjamin penataan sesuai regulasi. 

Penyesuaian jadwal pelantikan CASN ini juga disebutnya tidak lepas dari redistribusi ASN pada daerah atau sektor yang membutuhkan kompetensi tertentu. 

Terpisah, anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Golkar Ahmad Irawan mengatakan Komisi II DPR RI bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN) sepakat soal penataan CPNS dan PPPK.

Dalam rapat yang digelar pada Rabu (5/3/2025), kata Irawan, disepakati pengangkatan CPNS akan dilakukan serentak mulai 1 Oktober 2025, sementara pengangkatan PPPK akan dimulai pada 1 Maret 2026.

Irawan menekankan kebijakan ini merupakan langkah strategis dalam penataan birokrasi yang lebih efisien dan responsif, serta sebagai bagian dari kebijakan afirmasi pemerintah dalam pengelolaan pegawai non-ASN.

“Penataan ini juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas birokrasi, terutama dengan memberikan kesempatan bagi fresh graduates dalam rekrutmen CPNS,” kata Irawan saat dihubungi Tribunnews.com Minggu (9/3/2025).

Lebih lanjut, Irawan menegaskan  tujuan utama penataan birokrasi adalah memastikan hak-hak PPPK dan CPNS yang telah dinyatakan lulus rekrutmen tetap terjamin. 

"Penataan yang dilakukan oleh pemerintah tidak akan mengubah keputusan bagi mereka yang telah lulus dan diputuskan untuk diangkat,” ucapnya.

Menurutnya, kesepakatan ini juga mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk perbedaan waktu rekrutmen antar kementerian dan lembaga negara, serta penyesuaian nomenklatur kementerian dan pemerintahan daerah. 

Hal ini penting untuk menyelaraskan pengelolaan birokrasi dalam rangka reformasi yang lebih baik.

"Karena itu, reformasi birokrasi dan kebijakan penataan yang diambil dan ditindaklanjuti dengan menyerentakkan sesuatu yang memang perlu diambil dalam rangka pengelolaan birokrasi kita," ucapnya.

Adapun jadwal pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) menjadi ASN akan dilakukan serentak pada 1 Oktober 2025. 

Sementara itu, pelantikan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahap I dan tahap II juga digelar serentak pada Maret 2026.

Padahal, berdasarkan jadwal awal, peserta yang lolos seleksi CPNS 2024 seharusnya sudah diangkat atau mendapatkan Nomor Identitas Pegawai (NIP) pada Maret 2025. 

Sedangkan, peserta yang lolos PPPK 2024 tahap 1 dijadwalkan diangkat pada Februari 2025, dan tahap 2 pada Juli 2025.

(Tribunnews.com/ Danang/ Umam)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Menteri PANRB Sebut Penyerentakan Pengangkatan CASN Untuk Menyamakan TMT