Ramai Pertamax Oplosan, Ketua DPC 1 Hiswana Migas: Belum Ada Laporan Keluhan

TRIBUN-TIMUR.COM- Ketua Hiswana Migas DPC 1 Makassar, Chairul Aqmal mengatakan tak ada keluhan kepada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) soal dugaan oplosan Pertalite ke Pertamax. 

Hiswana Migas atau Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas adalah organisasi kewirausahaan di bidang energi minyak dan gas.

Organisasi ini merupakan mitra resmi Pertamina yang menjalankan unit-unit usaha Pertamina dan berdiri pada tanggal 3 September 1979.

“Sampai saat ini kami sebagai bagian paling depan dalam penjualan BBM, tak ada keluhan soal pengendara yang mengeluhkan kendaraannya,” ujar Aqmal ke Tribun-Timur.com, Rabu (5/3/2025). 

Ia pun menjelaskan, Hiswana Migas jujur dalam menjual. 

“Kami jual RON 90 tetap 90, kemudian RON 92 tetap 92 tak ada yang dicampur-campur,” ujarnya. 

Menurutnya, saat ini, Pertamina, pemerintah, kepolisian dan Hiswana Migas akan tetap berkoordinasi untuk memastikan semua BBM sesuai dengan kualitasnya. 

Sementara itu, PT Pertamina (Persero) lega Kejaksaan Agung (Kejagung) tidak menyita aset vital milik perseroan, sehingga operasional perusahaan tetap berjalan.

Direktur Keuangan Pertamina Emma Sri Martini mengatakan, kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang tidak akan mengganggu kelancaran operasional perusahaan.

"Kejaksaan tidak akan melakukan penyegelan atau penyitaan aset yang digunakan untuk kelancaran operasional, distribusi, dan juga pelayanan kepada masyarakat dalam konteks penyediaan energi," ujar Emma di Grha Pertamina, Jakarta Pusat, Selasa (4/3/2025).

Menurut Emma, Pertamina telah melakukan konsultasi dengan Kejaksaan Agung. 

Terutama berkaitan dengan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018–2023.

Emma berujar, aset tersebut tidak disita karena dalam Undang-Undang Pemberdayaan Negara, objek vital nasional berkaitan dengan kebutuhan masyarakat terutama soal kebutuhan bahan bakar.

"Kejaksaan mempunyai hak untuk mengontrol aset itu untuk dikendalikan dalam kontrol sepenuhnya oleh Kejaksaan, apalagi itu menyangkut aset objek vital nasional," tutur Emma.

Emma mengatakan, hal tersebut memberi kepastian dan ketenangan bagi perbankan dan fasilitas lainnya yang mendukung likuiditas Pertamina. Operasional hingga pendapatan Pertamina Group, lanjut Emka, tetap berjalan normal seperti biasa.