Mahfud MD Anggap Instruksi Megawati adalah Gengsi Politik

TRIBUN-TIMUR.COM - Mantan Menkopolhukam Mahfud MD menuding instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri adalah masalah gengsi politik.

Dilansir dari akun YouTube Mahfud MD, menurut Mahfud retret kepala daerah di Akademi Militer Magelang, tidak ada dasar hukumnya.

Ia pun mengatakan jika itu bukanlah soal hukum.

Tapi murni soal politik dan gengsi.

Mahfud menegaskan tidak ada dasar hukum mengenai retret kepada daerah. Namun juga tidak salah sebagai kebijakan.

Pasalnya, kata Mahfud MD, konsekuensi pemenang pemilu dapat membuat kebijakan yang menurutnya baik.

Tetapi, kepala daerah yang tidak ikut kegiatan tersebut juga tidak salah karena tidak ada aturanya.

Mahfud pun menilai kepala daerah yang tidak mengikuti retret kepala daerah tidak boleh diancam sanksi. 

Sebelumnya, Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), Megawati Soekarno Putri mengeluarkan surat berjudul “Instruksi Harian Ketua Umum”, Kamis (20/2/2025). 

Instruksi yang ditanda tangani Megawati Soekarno Putri ini pun menginstruksikan kepada yang kader menjabat kepala daerah untuk tidak ikut retret kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah. 

“Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retreat di Magelang 21-28 Februari 2025. Sekiranya dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunju petunjuk ketua umum,” tulis Megawati dalam suratnya. 

Instruksi ini menyikapi setelah Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Setelah resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada Kamis (20/2/2025), para kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 akan langsung menjalani retret atau orientasi khusus di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.

Retret ini bukan sekadar pertemuan biasa. 

Selama delapan hari, mulai 21 hingga 28 Februari 2025, para kepala daerah akan mengikuti berbagai pembekalan intensif yang dirancang untuk memperkuat pemahaman mereka tentang tugas pemerintahan dan pembangunan daerah.