Jangan Main-main Dengan Pengelolaan Danantara

Oleh: Romy Nugraha

Dosen FEB Universitas Ichsan Sidenreng Rappang

TRIBUN-TIMUR.COM - Presiden RI Prabowo Subianto meluncurkan Badan Pengelolaan Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Dengan struktural Dewan Penasihat di isi oleh Jokowi dan Susilo Bambang Yudhoyono, Dewan Pengawas diisi beberapa menteri seperti Erick Tohir, Sri Mulyani dan Mantan Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman Hadad, dan yang menjadi CEO Rosan Roeslani sekaligus menjabat sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi.

Apa itu BPI DANANTARA? Secara sederhana seperti Super Holding BUMN, menggabungkan seluruh aset dari BUMN untuk dikelola, jadi konsepnya sovereign wealth fund pengelolaan dana kekayaan Negara.

Tujuh BUMN besar seperti Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, PLN, Pertamina, Telkom Indonesia, Mineral Industri Indonesia (MIND ID). 

Ini baru tahap awal dengan perencanaan seluruh BUMN akan bergabung dengan BPI DANANTARA nantinya, 7 BUMN ini saja asetnya mencapai 900 miliar dollar atau Rp. 14.670 Triliun.

Pengelolaan DANANTARA ini harus terukur dan tepat, mau di investasikan kemana dengan target keuntungan jangka panjang dan harus independen tidak ada konflik kepentingan apalagi politik. 

Danantara ini ibarat pisau bermata dua, inovasi yang sangat berani dari presiden Prabowo Subianto dengan berbagai risiko yang akan muncul bisa jadi akan rugi atau bahkan menjadi keran baru aliran korupsi. 

Namun masyarakat berharap Danantara ini akan sukses dan menjamin meningkatkan perekonomian secara berkelanjutan dan jangka panjang.

Bayangkan saja jika pengelolaan Danantara ini kolaps dampak secara makro itu sangat besar kita bisa kehilangan kepercayaan investor asing dan domestik, rupiah akan semakin melemah bahkan kita akan mengalami defisit fiskal.

Dampaknya akan sampai di masyarakat juga kenaikan harga dan inflasi akan terjadi jika PLN dan Pertamina operasionalnya terganggu.

Harga listrik dan BBM bisa melonjak, ini adalah scenario terburuk walaupun kita berharap pengelolaannya ini bisa tepat Return Of Invesmentnya (ROI) tinggi.

Apa itu ROI? Return Of Invesment adalah ukuran profitabilitas investasi yang dihitung melalui rasio, secara sederhana menghitung presentase keuntungan, berapa yang kita investasikan dan keuntungan yang ada akan diukur.

Jadi semakin tinggi ROI Danantara berhasil mengelola investasi Negara secara efisien, namun jika ROI nya rendah atau negatif maka pengelolaannya perlu dievaluasi.

Jika kita benchmark di Negara lain lembaga yang berkonsep sovereign wealth funds (SWF) seperti Danantara, ada Temasek Holdings di Singapura yang menghasilkan rata rata ROI 10-15 persen per tahun, Norwegian Oil Fund ROI 7-10 persen per tahun dan China Investment Corporation ROI 8-12 persen per tahun.

Berdasarkan benchmark ini ROI Ideal Danantara seharusnya berada pada kisaran 8-12 persen per tahun untuk dianggap sukses dan berkelanjutan.

Danantara ini akan menjadi senjata baru untuk perekonomian jika dikelola dengan tepat, regulasinya harus jelas diaudit oleh siapa, pertanggungjawabannya bagaimana jadi pengelolaannya harus transparansi dan akuntabiilitas.

Serta melibatkan  Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Badan investasi milik Negara yang dikelola tanpa hadirnya transparansi dan akuntanbilitas akan membawa bencana serius contoh skandal korupsi 1MDB di Malaysia berkonsep sama sebagai lembaga SWF di Malaysia yang menyeret perdana menteri Malaysia Najib Razak kala itu.

Selain regulasi target investasi Danantara harus dikaji secara matang, disektor sektor strategis yang mendukung hilirisasi industri, kedaulatan energi, infrastruktur dan transformasi digital.

Mengedepankan ekonomi berkelanjutan dan jangka panjang bukan investasi balas budi ataukah investasi bodong.

Melirik perusahaan luar negeri untuk mendapatkan return terbaik seperti yang dilakukan oleh Temasik Holding Singapura.

Sebagai instrumen baru dalam pengelolaan aset negara, Danantara memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. 

Namun, tanpa tata kelola yang baik, transparansi, dan pengawasan ketat, lembaga ini bisa menjadi bumerang yang merugikan negara dan masyarakat.

Oleh karena itu, keberhasilan Danantara tidak hanya diukur dari besarnya aset yang dikelola, tetapi juga dari sejauh mana manfaatnya dapat dirasakan oleh rakyat.

Pemerintah, DPR, serta seluruh elemen masyarakat harus memastikan bahwa Danantara berjalan sesuai tujuan awalnya membangun ekonomi nasional tanpa menjadi ladang kepentingan segelintir pihak.(*)