Ganjaran Kepala UPT SDN 13 Batang Jeneponto Jika Terbukti Potong Dana PIP Siswa

TRIBUN-TIMUR.COM, JENEPONTO – Pj Bupati Jeneponto Reza Faisal Saleh mengancam akan memberikan sanksi tegas kepada Kepala UPT SDN 13 Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan (Sulsel).

Ancaman ini muncul setelah Kepala UPT SDN 13 Batang, Sumarni, diduga melakukan pemotongan dana bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) sebesar Rp50 ribu terhadap anak didiknya.

"Sanksi dari pemerintah akan diberikan sesuai hasil LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) Inspektorat nanti," kata Pj Bupati Jeneponto, Reza Faisal Saleh, kepada Tribun-Timur.com melalui pesan WhatsApp, Selasa (26/2/2025).

Tindakan tegas Reza Faisal Saleh dimulai setelah pemberitaan sebelumnya yang berjudul "Kepsek UPT SDN 13 Batang Jeneponto Diduga Sunat Dana PIP Siswa Rp50 Ribu" diteruskan ke Inspektorat Jeneponto.

"Saya teruskan ke Inspektorat untuk ditindaklanjuti. Yang menentukan bersalah atau tidak nanti setelah pemeriksaan Inspektorat," ucapnya.

"Termasuk pihak-pihak atau instansi terkait kalau memang dianggap turut bertanggung jawab," sambungnya.

Sebelumnya, Kepala Sekolah (Kepsek) UPT SDN 13 di Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, Sumarni, diduga memotong dana bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) semestinya diterima siswa.

Dana seharusnya diterima utuh malah disunat Rp50 ribu per siswa.

"Harusnya siswa menerima Rp450 ribu, namun karena pemotongan oleh pihak sekolah, siswa hanya menerima Rp400 ribu," kata narasumber yang meminta namanya dirahasiakan.

Pemotongan ini, lanjut narasumber, dilakukan secara leluasa karena rekening PIP siswa dipegang oleh pihak sekolah.

Padahal, dalam aturan yang berlaku, hanya wali atau orang tua siswa berhak menarik dana PIP melalui ATM atau teller bank.

"Rekening PIP dipegang oleh pihak sekolah, jadi bukan dipegang oleh orang tua siswa," jelasnya.

Orang tua siswa lainnya juga mengeluhkan hal yang sama, sebab anak mereka tidak lagi menerima dana PIP dari pemerintah. 

Padahal, siswa tersebut sudah menerima bantuan PIP setiap tahun.

Sumarni pun mengonfirmasi bahwa sejumlah siswa yang sebelumnya menerima PIP, pada tahun 2025 ini tidak lagi mendapatkan dana tersebut, meskipun PIP biasanya berlanjut hingga tingkat SMA.

Sementara itu, Kepala Sekolah UPT SDN 13 Batang, Sumarni, membantah jika pihaknya melakukan pungli atau pemotongan sebesar Rp50 ribu.

"Tidak benar, kalau ada itu PIP keluar, orang tuanya sendiri yang menarik uang. Biasanya mereka bawa anaknya, biasa sendiri," kata Sumarni melalui sambungan telepon.

"Tidak mungkin kami yang menarik, sementara mereka sendiri yang tahu PIN ATM-nya," lanjutnya.

Saat ditanya tentang penguasaan buku rekening PIP siswa, Sumarni mengakui bahwa pihak sekolah memegang buku rekening tersebut.

Namun, kata Sumarni, hal itu berdasarkan keinginan orang tua yang menitipkan buku rekening kepada sekolah.

"Kartu ATM-nya memang diambil, tapi bukunya mereka simpan (titip) karena mereka bilang, 'Siapa tahu hilang', hanya sebagian yang begitu," terangnya.

Sementara itu, Operator Sekolah UPT SDN 13 Batang, Olimpia, juga membantah bahwa ada siswa yang kehilangan jatah PIP dari pemerintah pusat.

"Tidak ada yang diputus PIP-nya," sebutnya melalui telepon.

Jumlah penerima PIP di sekolah tersebut sebanyak 30 orang, mulai dari kelas 2 hingga kelas 6. Pencairan dana PIP dilakukan secara bertahap, dua kali setiap tahun.

"Nilainya Rp450 ribu per orang untuk kelas 2 hingga kelas 5, sementara untuk kelas 6 Rp220 ribu, sesuai dengan regulasi yang ada," pungkasnya.(*)