4 Jam Tutup Jalan Polisi Bubarkan Paksa Demo Depan UMI Makassar, 10 Orang Ditangkap

Ia menerangkan, bahwa dalam UUD 1945 jelas disebutkan bahwa anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBN atau APBD.

Tetapi dengan hadirnya instruksi presiden ini, dana pendidikan untuk tahun 2025 tersisa 18 persen atau sekitar Rp 651,61 triliun.

Hal ini menggambarkan bahwa kebijakan ini tidak hanya bertentangan dengan konstitusi, tetapi juga telah bertentangan dengan tujuan bernegara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan umum.

"Pendidikan dijadikan gratis, rumah sakit dijadikan gratis. Kalau tidak, uang pendidikan kesehatan akan dinaikkan. Dampak dari pemotongan-pemotongan negara, pemerintah, kabupaten, bahkan bawahnya," terangnya.

Menurutnya, hal yang melatarbelakangi pemangkasan anggaran ini adalah untuk membiayai janji politik Prabowo-Gibran pada kampanye pemilihan presiden lalu, terutama program makan bergizi gratis (MBG).

Padahal, kata dia, program MBG itu sendiri sampai dengan saat ini masih menimbulkan banyak pertanyaan yang tidak mendapat klarifikasi dari pemerintah.

"Dipandang dari sisi kesehatan, program MBG sendiri tidak memberi jaminan, karena sebagaimana yang di wacana pemerintah, rata-rata anggaran per sekali makan adalah Rp10.000," terang Yuwen.

"Apakah program ini benar-benar menjamin asupan gizi yang memadai, atau sekadar memenuhi kuantitas dengan kualitas yang ala kadarnya," lanjutnya.

Pada tataran sosial, dia menilai program MBG tidak akan jauh berbeda dengan program subsidi BBM yang tidak tetap sasaran.

"Alih-alih mengalokasikan dana untuk anak dari keluarga miskin, justru yang mendapatkan manfaat adalah anak dari keluarga kelas atas," ucapnya.

Tak hanya terkait efisiensi anggaran, massa aksi juga menyuarakan terkait berbagai persoalan pelanggaran HAM, Hukum dan Demokrasi, salah satunya terkait isu eksekusi Bara-Barayya.

"Itu salah satu dari tuntutan kami bahwasannya negara ini, Prabowo-Gibran harus diadili pelaku-pelaku soal pemotongan dan lain sebagainya diadili, seadil-adilnya," tuturnya 

Adapun tuntutan dari Aliansi Mahasiswa kota Makassar, yaitu:

1. Pemerintah mencabut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025.

2. Melakukan Evaluasi Seluruh Program Pemerintah dengan melibatkan partisipasi rakyat secara penuh dan bermakna.

3. Menghentikan segala praktik Perampasan Ruang Hidup, Pengrusakan Lingkungan.(*)

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com/Muslimin Emba