Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Demo Mahasiswa Makassar

Ditemani Nyala Api, Massa Aksi 'Indonesia Gelap' Masih Bertahan di DPRD Sulsel

Para massa aksi meminta untuk bisa ditemui oleh Ketua DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewa untuk menyampaikan langsung aspirasi 

Penulis: Kaswadi Anwar | Editor: Alfian
Tribun-Timur.com/Kaswadi Anwar
DEMO INPRES - Aksi mahasiswa di depan Kantor DPRD Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Kota Makassar, Jumat (21/2/2025) sore. Mahasiswa unjuk rasa terkait Indonesia Gelap. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Seratusan mahasiswa dari berbagai kampus di Kota Makassar menggelar unjuk rasa di Kantor DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel), Jumat (21/2/2025).

Pantauan Tribun-Timur.com hingga pukul 18.51 Wita massa aksi terbagi dua.

Ada di depan Gedung DPRD Sulsel, ada juga di depan halaman Kantor DPRD Sulsel.

Aksi ini dilakukan dengan tajuk Indonesia Gelap sebagai bentuk protes kebijakan dari pemerintahan Prabowo Subianto.

Para massa aksi meminta untuk bisa ditemui oleh Ketua DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewa untuk menyampaikan langsung aspirasi 

Massa aksi yang berada di depan Kantor DPRD Sulsel membakar spanduk dan silih berganti orasi.

Mereka juga berusaha untuk masuk ke halaman Gedung DPRD Sulsel untuk bergabung dengan massa aksi yang dari tadi masuk.

Puluhan polisi mengawal aksi demonstrasi ini.

Seratusan mahasiswa menuntut pemangkasan anggaran dalam pelaksanaan APBN di Kementerian dan APBD 2025, melalui instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2025 dan surat Menteri Keuangan nomor S-37/MK.02/2025. 

Baca juga: Puluhan Truk Tertahan di Tol Layang AP Pettarani Akibat Demo Mahasiswa UNM Blokade Jalan

MAHASISWA MAKASSAR - Aksi mahasiswa di depan Kantor Kantor DPRD Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Kota Makassar, Jumat (21/2/2025) sore. Mahasiswa unjuk rasa terkait Indonesia Gelap.
MAHASISWA MAKASSAR - Aksi mahasiswa di depan Kantor Kantor DPRD Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Kota Makassar, Jumat (21/2/2025) sore. Mahasiswa unjuk rasa terkait Indonesia Gelap. (Tribun-Timur.com/Kaswadi Anwar)

 

Orator aksi, Muh Resky menilai beberapa kebijakan dikeluarkan pemerintah kurang punya data riset.

Dalam Inpres tersebut, pemerintah berencana memangkas belanja kementerian/lembaga dan pemerintah daerah hingga Rp 306,69 triliun.

Pemangkasan itu dinilai mengancam hajat hidup rakyat Indonesia, termasuk pegawai negeri.

"Itu yang kemudian dipersoalkan oleh beberapa teman-teman, olehnya itu teman-teman hadir hari ini sebagai lambang kemarahannya,” kata salah satu orator aksi, Muh Resky dilokasi, Jumat (21/2/2025).

Sementara Jenderal Lapangan, Fadli Musaffar menuturkan, Inpres ini menjadi tamparan keras bagi masyarakat yang semakin kesulitan memenuhi kebutuhan dasar.

Sumber: Tribun Timur
Halaman 1 dari 2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved