Perspektif Keterbukaan DPT KPU dan Bawaslu Jadi Sorotan di Evaluasi Pilwali Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar mengevaluasi hasil pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2024.

Gelaran Evaluasi Pilkada Makassar 2024 dilakukan dalam bentuk Forum Group Discussion.

Hadir Komisioner KPU Makassar, Hambalie dan Sri Wahyuningsih dan staf KPU Makassar.

Kemudian NGO, Netfid  Sulsel, Sukrianto Kianto dan Yasmib Sulawesi, Ikra. 

Serta LO pasangan calon (Paslon) nomor urut 3, Munafri Arifuddin-Aliyah Mustika Ilham, Muh Syahril.

Kegiatan ini digelar di Aula Kantor KPU Makassar, Jalan Perumnas Antang Raya No 2A, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Rabu (19/2/2025).

Sesi pertama membahas evaluasi tahapan pemilihan.  Fasilitatornya akademisi dan mantan Komisioner Bawaslu Kota Makassar, Abd Hafid.

Abdul Hafid memantik para peserta forum FGD dengan permasalahan yang ditemui dalam tahapan Pilkada.

Dalam tahapan ada dua, persiapan dan pelaksanaan. 

Dalam tahap persiapan paling penting itu Daftar Pemilih Tetap (DPT). 

Makanya data pemilih penting karena menjadi cikal bakal pencatatan logistik dan masuk TPS.

Ia pun langsung meminta kepada peserta forum untuk memberikan tanggapan terkait permasalahan di data pemilih.

Dalam kesempatan ini, Sukrianto Kianto dari Netfid Sulsel mempertanyakan terkait perspektif KPU dan Bawaslu Kota Makassar terkait perlindungan data pribadi.

Sebab, Bawaslu sering mengeluhkan KPU tak pernah memberikan akses DPT. 

KPU hanya memberikan hasil jumlah DPT, tak pernah menjelaskan proses kenapa bisa capai jumlah DPT tersebut.