Nasib Miris Guru Honorer di Sulsel, Hanya Digaji Rp100 Ribu Per Tiga Bulan
Banyak sekolah dengan jumlah siswa sedikit tetapi tetap mempekerjakan banyak guru, yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya kesejahteraan.
Penulis: Erlan Saputra | Editor: Alfian
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kondisi kesejahteraan guru honorer swasta di Sulawesi Selatan (Sulsel) berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan.
Bagaimana tidak, banyak dari mereka menerima upah jauh di bawah standar kelayakan.
Hal itu terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi E DPRD Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Senin (17/2/2025).
Dalam RDP itu, sejumlah Pengurus Ikatan Guru Honorer Swasta Sulsel mengadukan nasib ke dewan perwakilan rakyat.
Para guru honorer mengungkapkan bahwa mereka hanya menerima gaji sebesar Rp100 ribu hingga Rp300 ribu setiap tiga bulan sekali.
Kondisi ini mencerminkan betapa sulitnya kehidupan para tenaga pendidik di sekolah-sekolah swasta kecil yang minim siswa.
Perwakilan Ikatan Guru Honorer Swasta Sulsel yang hadir dalam rapat meminta kejelasan nasib mereka.
Baca juga: Cegah PHK Honorer, Pemerintah Buka Opsi Pengangkatan PPPK Kerja Seperempat Waktu

Terutama agar diberi kesempatan mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Guru sekaligus Plt Kepala Sekolah SMA Raiders Makassar itu menegaskan, seharusnya tidak ada perbedaan perlakuan antara guru honorer di sekolah swasta dan negeri.
Menurut Selfi, banyak guru honorer swasta yang telah mengabdi bertahun-tahun.
Namun, mereka tidak terdata dalam Database Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Banyak dari kami yang tidak masuk dalam database BKN. Seharusnya ada kesamaan perlakuan antara guru honorer swasta dan pegawai negeri. Saat ini, database BKN hanya mencakup pegawai negeri, sementara kami yang sudah bertahun-tahun mengajar justru terabaikan,” ujar Selfi.
Dia mencatatkan data Ikatan Guru Honorer Swasta Sulsel, terdapat 288 guru yang tidak terdaftar dalam Database BKN.
Itu belum termasuk guru-guru yang tidak terdaftar sebagai pengurus Ikatan Guru Honorer Swasta Sulsel.
Mereka tersebar di berbagai instansi, yakni di bawah Pemprov Sulsel, Kementerian Agama, dan Dinas Pendidikan Kota Makassar.
Tidak hanya menghadapi ketidakjelasan status kepegawaian, para guru honorer ini juga bergulat dengan kondisi ekonomi yang sulit.
Menurut Selfi, gaji guru honorer di sekolah swasta sangat bervariasi tergantung kebijakan masing-masing sekolah.
"Saya sendiri hanya menerima Rp300 ribu, bahkan ada teman-teman honorer lainnya yang hanya digaji Rp100 ribu setiap tiga bulan," ungkapnya.
Sebagai tindak lanjut dari RDP ini, para guru honorer diminta untuk memasukkan proposal yang merinci jumlah dan besaran gaji mereka.
DPRD Sulsel berjanji akan memetakan kondisi tersebut dan memperjuangkan kesejahteraan mereka ke tingkat yang lebih tinggi.
"Kami diminta untuk mengajukan proposal sesuai arahan dalam RDP tadi. Data ini akan digunakan untuk pemetaan, termasuk berapa gaji honorer per bulan," jelas Selfi.
Menanggapi hal ini, anggota Komisi E DPRD Sulsel, M Irfan AB, menyatakan secara regulasi, guru swasta memang belum bisa mengikuti seleksi PPPK.
Namun, pihaknya berjanji akan memperjuangkan aspirasi ini ke tingkat pusat.
"Tuntutan mereka adalah agar bisa ikut tes PPPK. Namun, regulasi saat ini tidak memungkinkan. Aspirasi mereka akan kami tampung dan perjuangkan agar mereka bisa masuk dalam pendataan dan berkesempatan mengikuti seleksi PPPK," ujar Irfan kepada wartawan.
Selain itu, DPRD juga menyoroti minimnya pembinaan dan pengawasan dari Dinas Pendidikan terhadap sekolah swasta.
Banyak sekolah dengan jumlah siswa sedikit tetapi tetap mempekerjakan banyak guru, yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya kesejahteraan tenaga pengajar.
Kondisi ini semakin diperparah dengan ketimpangan kesejahteraan antara sekolah swasta kecil dan sekolah swasta besar.
Beberapa sekolah elite seperti Atirah dan Al-Azhar mampu memberikan gaji yang lebih layak bagi guru-gurunya, sementara sekolah swasta kecil kesulitan membayar tenaga pendidik mereka dengan layak.
Sebagai langkah konkret, DPRD Sulsel akan meminta Dinas Pendidikan untuk lebih aktif dalam melakukan pembinaan dan mencari solusi agar kesejahteraan guru honorer swasta bisa lebih baik.(*)
Pengendara Wajib Tahu, Tanda Ban Motor Harus Segera Diganti |
![]() |
---|
UKDPA Serentak, KAI Sulsel Siap Cetak Advokat Profesional |
![]() |
---|
Pemkot Makassar KPID Sulsel Perkuat Benteng Penyiaran di Era Digital |
![]() |
---|
20 Hari Operasi Sikat Lipu Polda Sulsel Tangkap 411 Penjahat, 19 Anak di Bawah Umur |
![]() |
---|
Guru Dapat Jatah Makan Bergizi Gratis, Kepala SMAN 5 Makassar: Mengajar Lebih Fokus dan Produktif |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.