Nasib Miris Guru Honorer di Sulsel, Hanya Digaji Rp100 Ribu Per Tiga Bulan

Mereka tersebar di berbagai instansi, yakni di bawah Pemprov Sulsel, Kementerian Agama, dan Dinas Pendidikan Kota Makassar.

Tidak hanya menghadapi ketidakjelasan status kepegawaian, para guru honorer ini juga bergulat dengan kondisi ekonomi yang sulit. 

Menurut Selfi, gaji guru honorer di sekolah swasta sangat bervariasi tergantung kebijakan masing-masing sekolah.

"Saya sendiri hanya menerima Rp300 ribu, bahkan ada teman-teman honorer lainnya yang hanya digaji Rp100 ribu setiap tiga bulan," ungkapnya.

Sebagai tindak lanjut dari RDP ini, para guru honorer diminta untuk memasukkan proposal yang merinci jumlah dan besaran gaji mereka. 

DPRD Sulsel berjanji akan memetakan kondisi tersebut dan memperjuangkan kesejahteraan mereka ke tingkat yang lebih tinggi.

"Kami diminta untuk mengajukan proposal sesuai arahan dalam RDP tadi. Data ini akan digunakan untuk pemetaan, termasuk berapa gaji honorer per bulan," jelas Selfi.

Menanggapi hal ini, anggota Komisi E DPRD Sulsel, M Irfan AB, menyatakan secara regulasi, guru swasta memang belum bisa mengikuti seleksi PPPK. 

Namun, pihaknya berjanji akan memperjuangkan aspirasi ini ke tingkat pusat.

"Tuntutan mereka adalah agar bisa ikut tes PPPK. Namun, regulasi saat ini tidak memungkinkan. Aspirasi mereka akan kami tampung dan perjuangkan agar mereka bisa masuk dalam pendataan dan berkesempatan mengikuti seleksi PPPK," ujar Irfan kepada wartawan.

Selain itu, DPRD juga menyoroti minimnya pembinaan dan pengawasan dari Dinas Pendidikan terhadap sekolah swasta. 

Banyak sekolah dengan jumlah siswa sedikit tetapi tetap mempekerjakan banyak guru, yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya kesejahteraan tenaga pengajar.

Kondisi ini semakin diperparah dengan ketimpangan kesejahteraan antara sekolah swasta kecil dan sekolah swasta besar. 

Beberapa sekolah elite seperti Atirah dan Al-Azhar mampu memberikan gaji yang lebih layak bagi guru-gurunya, sementara sekolah swasta kecil kesulitan membayar tenaga pendidik mereka dengan layak.

Sebagai langkah konkret, DPRD Sulsel akan meminta Dinas Pendidikan untuk lebih aktif dalam melakukan pembinaan dan mencari solusi agar kesejahteraan guru honorer swasta bisa lebih baik.(*)