Pembahasan APBD Perubahan Makassar Dipercepat Demi Akomodir Program Appi-Aliyah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pemerintah Kota Makassar akan mempercepat pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2024.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar Andi Zulkifli Nanda mengatakan, Pemkot Makassar sudah menerima surat edaran terkait perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). 

Surat edaran tersebut dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri),  Tito Karnavian. 

Edaran dengan Nomor 900.1.1/640/SJ tersebut dikeluarkan pada  11 Februari 2025.

Surat edaran ini mengungkapkan langkah tegas Mendagri dalam menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah melalui perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Pemerintah pusat menginstruksi agar pemerintah daerah segera melakukan penyesuaian dengan program yang dimiliki oleh kepala daerah yang baru dilantik. 

Kata Zulkifli, pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) sudah harus dibahas pada Mei mendatang. 

Sehingga APBD Perubahan bisa disahkan pada Juni atau Juli 2025.

"Sudah ada surat edaran perubahan RKPD. Bulan Mei harus sudah ada draft KUA PPAS, Juni atau Juli kita sudah sahkan," ujarnya. 

Biasanya, pembahasan APBD Perubahan dibahas pada Agustus dan disahkan di bulan September.

Baca juga: Danny Pomanto Minta Pejabat Pemkot Makassar Serius Bantu Appi-Aliyah: Jangan Disuruh Baru Kerja

Baca juga: Aliyah Mustika Ilham Jadi Wali Kota Makassar Hari Pertama Usai Dilantik, Appi Ikut Orientasi Prabowo

Untuk sekarang ini, program dan kegiatan Pemkot Makassar masih mengacu pada APBD Pokok 2025.

Kedepan, setelah pengesahan APBD Perubahan maka program-program yang diusung oleh Munafri Arifuddin-Aliyah Mustika Ilham sudah bisa dijalankan. 

"Makanya kita harus penyesuaian dulu, kita sudah harus koordinasi tentang apa-apa program dan visi misi wali kota baru," tuturnya. 

Selain itu, Pemkot Makassar juga akan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar. 

Pemkot Makassar akan menyiapkan tim penyusun RPJMD. RPJMD ini akan ditetapkan menjadi peraturan daerah. 

Sehingga penyelesaian RPJMD ini juga akan melibatkan DPRD Kota Makassar. 

Tahapan penggodokan RPJMD paling lambat enam bulan lamanya. 

"Dalam regulasi pembuatan RPJMD itu paling lama 6 bulan, kami dari Bappeda sudah membuat matriks. Insyaallah, target kita bulan 5 itu sudah selesai," tuturnya. 

Kata Zulkifli, program RPJMD harus berkesinambungan atau terkoneksi dengan program yang dicanangkan pada periode ini. 

Artinya, program-program dimasa Wali Kota Danny Pomanto juga akan menjadi pertimbangan dalam penggodokan RPJMD dimasa Munafri Arifuddin-Aliyah Mustika Ilham. (*)