Catat! Beasiswa dan Anggaran Operasional Perguruan Tinggi Tidak Dipotong

TRIBUN-TIMUR.COM- Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak akan berdampak pada biaya operasional perguruan tinggi maupun program beasiswa.

Pemerintah memastikan bahwa program seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah tetap berjalan tanpa pemotongan.

 "Jadi pemerintah memastikan bahwa layanan pendidikan, seperti biaya operasional perguruan tinggi, tidak akan terdampak. KIP tidak akan terdampak. Beasiswa-beasiswa akan dilanjutkan," ujar Hasan Nasbi dalam konferensi pers di Kantor PCO, Jakarta, Jumat (14/2/2025), dilansir dari Kompas.com (14/2/2025). 

Hasan juga menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran tidak akan mempengaruhi gaji pegawai maupun layanan publik lainnya. Presiden Prabowo Subianto disebut menaruh perhatian besar terhadap sektor pendidikan, sehingga anggaran untuk layanan pendidikan tetap terjamin. 

"Dalam efisiensi ini, gaji pegawai dan layanan publik bukan termasuk dari item yang diefisienkan. Termasuk juga layanan-layanan dalam soal pendidikan," jelas Hasan. 

Ia juga membantah kabar yang menyebutkan bahwa layanan pendidikan terkena dampak efisiensi. 

"Layanan-layanan pendidikan tidak akan dikurangi. Jadi, kalau ada informasi bahwa layanan pendidikan ini terdampak efisiensi, itu tidak benar," tegasnya. 

Sebelumnya, beredar unggahan di media sosial yang menyebut efisiensi anggaran 2025 akan mempengaruhi beasiswa Kemendiktisaintek, sehingga banyak mahasiswa terancam putus kuliah. 

Sebuah akun di platform X/Twitter mengunggah kekhawatiran bahwa pemotongan anggaran akan berdampak pada KIP Kuliah, Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI), dan Beasiswa ADIK. 

Menanggapi hal ini, Sekjen Kemendiktisaintek Togar M Simatupang menegaskan bahwa anggaran kementerian untuk program beasiswa tidak mengalami pemangkasan akibat efisiensi. Ia menjelaskan bahwa pembiayaan beasiswa merupakan bagian dari belanja kementerian untuk program sosial, layanan publik, dan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC).

"Tidak ada isu efisiensi pada belanja sosial sehingga tidak terjadi kemacetan (biaya beasiswa)," ujar Togar saat dikonfirmasi pada 13 Februari 2025.

Efisiensi Perjalanan Dinas 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa dampak efisiensi anggaran terhadap perekonomian secara agregat akan sangat bergantung pada cara masing-masing pemerintah daerah (pemda) dalam membelanjakan anggarannya. 

Pernyataan ini disampaikan Sri Mulyani saat menjawab pertanyaan mengenai pengaruh efisiensi anggaran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), di mana efisiensi anggaran difokuskan pada pos perjalanan dinas dan rapat-rapat yang berpotensi mempengaruhi okupansi hotel sebagai salah satu sumber PAD. 

"Dampak secara agregat terhadap perekonomian tentu tergantung dari masing-masing. Kalau realokasinya pada aktivitas yang menimbulkan multiplier effect yang sama atau bahkan lebih besar, dampak terhadap perekonomian akan jauh lebih baik," ungkap Sri Mulyani, dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Jumat (14/2/2025). 

Sri Mulyani menjelaskan bahwa efisiensi anggaran tidak dimaksudkan untuk mengurangi total belanja negara, melainkan untuk melakukan refocusing pada pos-pos tertentu. 

Meskipun demikian, pihaknya berkomitmen untuk memantau dan memonitor kecepatan serta realisasi belanja daerah pasca kebijakan efisiensi anggaran, guna meminimalisir dampak negatif terhadap perekonomian. 

 "Jadi, nanti kita akan lihat dari sisi langkah-langkah ini (aktivitas belanja daerah). Tapi, kami terus melakukan monitoring dari langkah-langkah ini. Terutama tentu dari kecepatan nanti untuk melakukan belanja selanjutnya," tambah Sri Mulyani. 

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menekankan bahwa tujuan utama dari efisiensi adalah untuk meningkatkan kinerja birokrasi. 

"Sebetulnya spirit untuk membangun efisiensi dari birokrasi itu akan tetap dipertahankan. Karena itu penting bagi penyelenggaraan birokrasi yang baik dan efisien," ujar dia.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 terkait pemangkasan anggaran. 

Inpres tersebut ditindaklanjuti dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025, yang mengamanatkan penghematan anggaran kementerian dan lembaga sebesar Rp 256,10 triliun. Kemudian, pemerintah melakukan rekonstruksi atas anggaran yang efisiensi. 

Ada sejumlah kementerian hingga lembaga yang jumlah efisiensinya berubah lebih sedikit sejak rekonstruksi, namun ada pula yang tetap.(*)