Penjual Coto dan Bakso di Enrekang Khawatir Tidak Kebagian Gas Elpiji di Pangkalan

TRIBUN-TIMUR.COM, ENREKANG - Pemerintah sejak 1 Februari 2025 memberlakukan gas Elpiji 3 kilogram tidak lagi dijual di pengecer.

Dengan berlakunya aturan ini, tentu akan berdampak pada pengusaha warung makan.

Menanggapi hal ini, penjual bakso Supri mengaku khawatir tidak kebagian gas Elpiji jika membeli di pangkalan gas Elpiji nantinya.

"Susah juga, karena banyak orang antri (di pangkalan Elpiji) jadi kadang tidak kebagian," tutur Supri saat ditemui Tribun-Timur.com di warungnya di sekitar pasar sudu, Kelurahan Kambiolangi, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang Senin (3/2/2025) siang.

"Sebagai pengusaha cuma dapat satu atau dua gas Elpiji itupun susah sekali, jadi agak keberatan," tuturnya.

Iapun mengaku pasrah melihat aturan tersebut.

"Jadi dilihat saja bagaimana perkembangan, kalau susah betul yah bagaimana lagi," tuturnya.

Senada dengan Supri, penjual Coto yang juga berjualan sekitar Pasar Sudu, Zainuddin Duma juga mengaku pasrah dengan berlakunya aturan tersebut.

"Mau di apa kalau sudah begitu, tinggal diakali saja bagaimana supaya tidak bertambah biayanya," tuturn Zainuddin saat ditemui di warungnya.

Ia juga berharap agar pemerintah memperhatikan pengusaha UMKM seperti dirinya.

"Kita lihat saja bagaimana situasinya, apakah kita masih diberdayakan pengusaha UMKM," tuturnya.

Terkait gas Elpiji tidak di ecer lagi di toko atau warung, Zainuddin mengatakan agar gas Elpiji tetap dijual eceran.

"Sebagai pemakai yah sepakat kalau tetap ada pengecer supaya lebih mudah mobilisasi (akses distribusi) ke penjual," tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, kebijakan pengaturan penjualan elpiji 3 kilogram dilakukan supaya subsidi pemerintah tepat sasaran.

Hal ini disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menanggapi adanya kebijakan pengaturan penjualan elpiji 3 kilogram tersebut. 

"Semua memang harus kita rapikan ya, elpiji 3 kilogram ini kan ada subsidi di situ dari pemerintah," kata Prasetyo saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (1/2/2025).