Enaknya Jadi Bupati atau Wali Kota, yang di Badan dan Jabatan Semua Dibiayai

MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR.COM - Enaknya jadi kepala dan wakil kepala daerah, segalanya dibayai dari kas negara dan daerah.

Kepala dan wakil kepala daerah mendapatkan fasilitas rumah jabatan beserta segala perabotnya, ruang kerja beserta segala perabotnya, mobil dinas beserta bahan bakarnya, perjalanan dinas, pakaian dinas, gaji, dan segala jenis tunjangan.

Gaji dan fasilitas mereka diatur dalam undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, hingga peraturan kepala daerah.

Gaji dan fasilitas itu nantinya akan melekat pada 25 pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih di Sulsel setelah dilantik.

Saban bulan, kepala dan wakil kepala daerah menerima gaji pokok dan tunjangan jabatan.

Lalu ada tunjangan beras, tunjangan anak, dan tunjangan istri.

Seperti karyawan atau ASN, mereka juga mendapatkan fasilitas tunjangan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Mereka juga mendapatkan biaya operasional untuk membiayai rumah tangganya, membeli inventaris rumah jabatan, membiayai pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventarisnya, membiayai pemeliharaan kendaraan dinas, membiayai pemeliharaan kesehatan, perjalanan dinas, pakaian dinas, dan penunjang operasional.

Soal pakaian yang melekat di badan kepala dan wakil kepala daerah, ada 5 jenis disiaplakan. 

Mulai Pakaian Dinas Harian (PDH), Pakaian Dinas Upacara (PDU), Pakaian Sipil Harian (PSH), Pakaian Sipil Resmi (PSR), dan Pakaian Sipil Lengkap (PSL).

Pakaian tersebut terdiri kemeja/jas, celana/rok, dasi, ikat pinggang, kaos kaki, sepatu, atribut, penutup kepala, tanda jabatan, lencana, dan lambang

Perjalanan dinas di dalam dan luar negeri kepala dan wakil kepala daerah juga dibiayai dengan standar tiket pesawat kelas bisnis atau eksekutif, serta hotelnya berbintang.

Sementara, untuk kendaraan dinas, mereka mendapatkan mobil jenis sedan dan jip minimal 2.200 cc dan maksimal 4.200 cc.

Jika melihat mereknya, minimal Mitsubishi Pajero Sport, Toyota Fortuner dan maksimal Toyota Land Cruiser, Jeep Grand Cherokee, Range Rover.

Alphard baru

Jelang pelantikan, Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu sudah menyiapkan mobil MPV premium Toyota Alphard Modellista (2498 cc) untuk Bupati Luwu periode 2025-2030 dan Toyota Alphard model biasa untuk wakil bupati.

"Untuk bupati dan wakil bupati, pengadaan mobil dinas sudah dianggarkan dan saat ini masih dalam proses di dealer. Nanti setelah pelantikan baru kami ambil," ujar Kabag Umum dan Protokol Pemda Luwu, Imran saat ditemui di Kelurahan Cilallang, Kecamatan Kamanre, Jumat (31/1/2025).

Selain itu, istri bupati dan wakil bupati juga akan mendapatkan kendaraan dinas berupa MPV Toyota Innova Zenix Hybrid.

Mobil ini akan disewa oleh Pemda Luwu.

"Toyota Innova Zenix Hybrid ini disewa dengan anggaran satu tahun berdasarkan Standar Satuan Harga (SSH) dari Toyota, sekitar Rp9 juta per bulan untuk satu unit," tambah Imran mengatakan.

Satu unit Toyota Innova Zenix Hybrid telah terparkir di kediaman Bupati Luwu terpilih, Patahuddin, di Kelurahan Cilallang, Kecamatan Kamanre, Jumat (31/1/2025) siang.

Mobil berwarna hitam itu nantinya akan digunakan oleh istrinya, Kurniah.

Kabag Umum dan Protokol Pemda Luwu turut mengantarkan langsung kendaraan tersebut ke kediaman Patahuddin.

Setibanya di lokasi, keluarga pun menggelar syukuran sederhana.

Dalam tradisi masyarakat Sulawesi Selatan, syukuran biasanya ditandai dengan penyajian onde-onde sebagai simbol harapan dan keberkahan.

Beberapa pemuka agama juga memanjatkan doa di sekitar mobil sebagai bentuk permohonan keselamatan.

Bagi masyarakat Bugis-Makassar, onde-onde memiliki makna simbolis, antara lain sebagai lambang persatuan, kekuatan, kenikmatan, harapan akan kehidupan lebih baik, serta kesejahteraan dan kemakmuran.

Dibiarkan rusak

Mobil dinas Bupati Enrekang era Muslimin Bando (periode 2013-2018 dan 2018-2023) dibiarkan rusak.

Berdasarkan pantauan Tribun-Timur.com, Sabtu (28/1/2025) sore, nampak mobil merek Land Cruiser Prado J150 (2.693 cc) nampak cat mobil kusam serta ban mobil sudah gundul.

Beberapa part di bagian mesin nampak mengeluarkan oli, kemudian pada jok mobil sudah keriput dan bernoda.

Kini mobil tersebut diparkir di Rujab Bupati Enrekang di Jl Sultan Hasanuddin, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, Sulsel.

Kepala Bagian Umum Setda Enrekang, Umaruddin mengonfirmasi jika mobil SUV premium itu memang rusak.

"Mobil jalan hanya memang rusak akinya. Sementara saya pesankan ini (aki)," tutur Umaruddin saat dikonfirmasi.

"Akinya yang soak," tambahnya.

Umaruddin mengatakan mobil tersebut dibeli Pemkab Enrekang 10 tahun yang lalu atau di periode pertama Muslimin Bando menjabat.

"InsyaAllah kalau saya sudah di Enrekang dan sudah ada akinya. InsyaAllah sudah baik mobilnya," tuturnya berjanji.

Rujab direhab

Rumah jabatan kepala dan wakil kepala daerah di Sulsel direhabilitasi guna menyambut penghuni baru.

Rujab Bupati Enrekang sedang dicat ulang, sebagaimana dilihat Tribun, Sabtu (1/2/2025).

Kamar tidur dan toilet direnovasi.

Umaruddin mengonfirmasi jika saat ini pihaknya sedang membenahi Rujab Bupati Enrekang.

"Iya sudah sementara proses itu kami benahi. Kemarin itu sudah selesai rujab bapak wakil bupati," tutur Umaruddin.

"Kami benahi memang satu-satu kebetulan memang masih ada Pj bupati. Jadi kita benahi sedikit-sedikit dulu," tambahnya mengatakan.

Tak seperti di Enrekang, Rujab Bupati dan Wakil Bupati Luwu dengan Rujab Wabup Maros belum direhabilitasi.

Dari pantauan Tribun-Timur.com, jelang pelantikan kepala daerah Rujab Bupati Luwu belum mengalami perubahan signifikan.

Di beberapa bagian luar, cat bangunan mulai luntur karena usia.

Di halaman depan, rumput terlihat lebih rapi setelah dibabat.

Saat di lokasi, hanya ada seseorang yang berada di pos penjagaan.

Imran, mengaku bahwa pihaknya tetap akan melakukan perbaikan di Rujab bupati dan wakil bupati.

"Rujab karena kita belum pernah direhabilitasi. Jadi rencananya akan kami rehab, termasuk isi kamar pribadi beliau (bupati dan wakil bupati)," katanya.

Selain Rujab, ruang kerja bupati dan wakil bupati juga akan diperbaiki.

"Kalau ruang kerja tidak terlalu banyak perubahan, karena semua sudah lengkap. Mungkin tata letaknya yang kami akan perbaiki, sesuai dengan keinginan bupati terpilih," kata Imran.

Wakil Bupati Maros terpilih, Muetazim Mansyur belum berencana menempati rumah jabatan karena belum direhab.

Hingga saat ini, mantan Kadis PUTRPP ini belum memindahkan barang-barangnya dan memilih tetap tinggal di rumah pribadinya untuk sementara waktu.

“Saya masih tinggal di rumah dulu sambil menunggu ada rehabilitasi ringan di rujab,” ujarnya.

Menurut Muetazim, rumah jabatan wakil bupati membutuhkan beberapa perbaikan sebelum dapat ditempati.

Meski begitu, ia tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai kondisi rujab atau jenis perbaikan yang diperlukan.

Sekda Maros, Andi Davied Syamsuddin mengatakan pihaknya belum mengecek kondisi Rujab wakil bupati.

Ia menjelaskan masa jabatan Wakil Bupati saat ini, Suhartina Bohari masih berlangsung sehingga pengecekan kondisi Rujab belum dilakukan.

“Kami belum cek, karena Ibu Wabup masih menjabat,” kata Davied.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, gubernur mendapatkan fasilitas

rumah jabatan seluas 600 meter persegi dengan luas tanah 5.000 meter persegi, wakil gubernur 400 meter persegi dengan luas tanag 2.000 meter persegi.

Bupati/wali kota mendapatkan rumah jabatan seluas 500 meter persegi dengan luas tanah 3.000 meter persegi, wakil bupati/wakil wali kota 350 meter persegi dengan luas tanah 1.500 meter persegi.

Rumah jabatan itu juga dilengkapi pendopo.(sau/qad/nur)