Kadir Halid: 50 Persen Pengurus Golkar Sulsel Tak Aktif

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ketua Harian DPD I Golkar Sulsel, Kadir Halid, mengungkapkan fakta mengejutkan terkait kondisi internal Partai Golkar Sulsel.

Ia menyebut hampir 50 persen pengurus partai tidak aktif, termasuk dirinya.

"Bagaimana mau bicara prestasi kalau hampir 50 persen pengurus Golkar Sulsel tidak aktif?" kata Kadir Halid kepada Tribun-Timur.com, Minggu (26/1/2025).

Ketua Komisi D DPRD Sulsel itu memiliki alasan tersendiri di balik ketidakaktifannya di internal Golkar Sulsel di bawah kepemimpinan Taufan Pawe, yakni karena jarang dilibatkan dalam berbagai kegiatan dan pengambilan keputusan partai.

Kadir Halid menilai, ketidakaktifan pengurus bukan karena kurangnya komitmen, melainkan disebabkan oleh lemahnya pola manajemen kepemimpinan.

Menurutnya, banyak pengurus yang merasa tidak diberdayakan dan tidak memiliki ruang untuk berkontribusi.

Baca juga: Kadir Halid Sinyal Maju Ketua Golkar Sulsel, Tunggu Restu Bahlil Lahadalia

Oleh karena itu, pengurus yang tidak dilibatkan tentu akan merasa terabaikan.

Kadir Halid menyebutkan bahwa kondisi ini sudah terjadi selama hampir lima tahun terakhir di internal Golkar Sulsel.

"Pengurus sekarang tidak solid, banyak yang tidak aktif, tidak menyatu, tidak kompak," tegasnya.

Kadir juga menyoroti fakta bahwa Partai Golkar untuk pertama kalinya kehilangan kursi Ketua DPRD Sulsel.

Ia menyebut ini sebagai salah satu indikator melemahnya kinerja partai selama lima tahun terakhir.

“Sejak Republik Indonesia berdiri, Golkar Sulsel selalu menjadi pemenang dan menguasai kursi Ketua DPRD Sulsel. Tapi sekarang, kita kehilangan itu,” kata Kadir Halid.

Hilangnya kursi tersebut tidak lepas dari peran kepemimpinan Taufan Pawe.

Oleh karena itu, Musyawarah Daerah (Musda) Golkar Sulsel pada Agustus 2025 menjadi momentum penting untuk mengevaluasi total kepengurusan partai.

Ia menegaskan bahwa perubahan harus dimulai dari kepemimpinan yang mampu merangkul semua elemen partai.

“Musda nanti bukan hanya soal memilih ketua baru, tetapi juga soal memperbaiki struktur dan cara kerja partai. Kita butuh pemimpin yang bisa menyatukan seluruh pengurus dan membuat semua orang aktif berkontribusi,” jelasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Idrus Marham, memberikan komentarnya terkait rencana Musyawarah Daerah (Musda) DPD I Golkar Sulsel yang akan datang.

Dalam pertemuan di Kopi Tawa, Jl Ratulangi Makassar, pada Jumat (10/1/2024), Idrus menyinggung soal pergantian kepemimpinan di Golkar Sulsel.

Menurut Idrus Marham, setiap orang memiliki masanya dan setiap masa akan ada orang yang tepat untuk memimpin.

"Musda DPD I Golkar Sulsel, sabar dulu. Yang jelas, tiap orang ada masanya dan tiap masa ada orangnya," ujar Idrus dengan senyum.

Idrus juga memberikan pertanyaan yang memancing perhatian terkait prestasi Golkar Sulsel di bawah kepemimpinan Taufan Pawe.

"Saya balik tanya Anda, apakah Golkar Sulsel saat ini punya prestasi?" tanya Idrus sambil tertawa.

Politisi asal Kabupaten Pinrang Sulsel itu memberikan kesan bahwa evaluasi kinerja Golkar Sulsel perlu dipertimbangkan dalam menentukan siapa yang layak memimpin partai tersebut ke depan.

Sementara itu, Taufan Pawe membuka peluang besar bagi seluruh kader untuk maju dalam bursa calon Ketua.

Hal ini disampaikan saat menyusun keputusannya yang menjadwalkan Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Sulsel yang digelar pada Agustus 2025.

Taufan Pawe, yang juga anggota Komisi II DPR RI, menyatakan bahwa proses pencalonan Ketua Golkar Sulsel akan berjalan secara alami.

“Oleh karena itu, Taufan Pawe tidak akan menghalangi siapapun yang memiliki niat untuk maju.

“Kalau ada yang punya keinginan untuk maju (silakan), biarlah proses itu berjalan dengan sendirinya,” kata Taufan.

Taufan Pawe mengindikasikan bahwa Golkar Sulsel mengedepankan prinsip demokrasi dalam memilih pemimpin baru.

Terlebih, soal pemilihan pucuk pimpinan, tentu saja akan bergantung pada suara para pemilik hak suara dari 24 kabupaten/kota di Sulsel.

Taufan menegaskan bahwa keputusan akhir terkait pemilihan ketua partai tetap berada di tangan para pemilik suara di tingkat kabupaten dan kota.

“Semuanya tergantung pada pemilik suara. Jadi, tanyakan saja langsung kepada mereka,” tambah Taufan. (*)