Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Disdik Makassar Kumpulkan Data Siswa yang Tak Terdaftar di Dapodik

Plh Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar Nielma Palamba mengatakan, siswa tersebut tersebar di 16 SMP di Kota Makassar. 

Penulis: Siti Aminah | Editor: Saldy Irawan
Siti Aminah/Tribun-Timur.com
Plh Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar Nielma Palamba 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Dinas Pendidikan Kota Makassar menggenjot penyelesaian data pokok pendidikan (dapodik) siswa yang belum terdaftar. 

Plh Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar Nielma Palamba mengatakan, siswa tersebut tersebar di 16 SMP di Kota Makassar. 

Tim Dinas Pendidikan Kota Makassar telah menghadap ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menyelamatkan nasib siswa yang tak terdaftar. 

"Tim kami sudah memberi pemahaman kepada Pusdatin (pusat data dan informasi) terkait dapodik, dan alhamdulillah dengan berbagai pertimbangan dan kita juga ingin menyelamatkan anak-anak kita dan kita diberi solusi untuk segera melakukan langkah-langkah teknis," ucap Nielma Palamba, Jumat (24/1/2025). 

Langkah teknis yang dimaksud kalah mendata siswa berdasarkan nama dan alamat sesuai sekolah masing-masing. 

Langkah tersebut kata Nielma merupakan solusi dari pemerintah pusat, Dinas Pendidikan harus segera merampungkan dokumen teknis itu. 

"Intinya, pusat sudah memberikan solusi, solusi itu tentunya barangnya dengan dokumen-dokumen teknis yang berasal dari sekolah yang kita yang harus kita minta data," tuturnya. 

Nielma berharap orang tua bisa bekerjasama dengan baik untuk menyiapkan kartu identitas yang dibutuhkan. 

Misalnya kartu keluarga dan ijazah terakhir anak-anak, serta asal sekolah. 

Diharapkan dokumen ini bisa dirampungkan secepatnya karena batas akhir pengurusan dapodik hingga 31 Januari 2025.

Kata Nielma, penyebab tidak terdaftarnya data siswa di dapodik karena terjadi kelebihan daya tampung. 

Siswa yang tidak lolos PPDB jalur zonasi maupun non zonasi diakomodir melalui jalur solusi. 

Jalur solusi dibuat agar seluruh siswa bisa tetap bersekolah, hanya saja cara ini mengabaikan kapasitas dan daya tampung sekolah. 

Akibatnya jumlah siswa dalam satu kelas bertumpuk-tumpuk.

Serusnya hanya 32 siswa dalam satu rombongan belajar tetapi ditambah bahkan ada yang sampai 50 siswa dalam satu rombel. 

"Kita fokus di solusinya saja, yang sudah terjadi biarkanlah jadi masa lalu dijadikan pelajaran, supaya tidak terulang lagi," tutupnya. (*) 

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved