Golkar Terbanyak, Inilah Daftar 14 Bupati Sulsel Dilantik Prabowo 6 Februari di IKN

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Sebanyak 14 pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah Sulawesi Selatan akan dilantik di Ibukota Nusantara, Kalimantan pada Kamis 6 Februari 2025 pekan depan.

Kader Golkar terbanyak, disusul Nasdem, Gerindra, PAN, PDI Perjuangan.

Sebanyak 5 kader beringin rindang akan dilantik jadi bupati di Sulsel. Kemudian 3 kader Nasdem, 2 kader Gerindra dan PAN, 1 kader PDI Perjuangan, dan 1 mantan birokrat.

Jadwal 6 Februari disepakati dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI bersama Menteri dan Wakil Menteri Dalam Negeri, Ketua KPU (Komisi Pemilihan Umum), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (22/1/2025).

Presiden Prabowo Subianto akan mengambil sumpah dan janji pasangan kepala daerah hasil pilkada serentak 2024 yang tidak menghadapi sengketa.

Di Sulsel, KPU telah menetapkan 14 pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Adapun 11 pasangan kepala daerah peraih suara terbanyak lainnya masih menanti hasil putusan sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi.

Kader Golkar yang terpilih sebagai bupati antara lain Muhammad Fathul Fauzy Nurdin Bupati Bantaeng terpilih, Suwardi Haseng Bupati Soppeng terpilih.

Selanjutnya ada nama Andi Ina Kartika Sari Bupati Barru terpilih, dan Patahuddin Bupati Luwu terpilih.

Sementara itu 3 kader Nasdem terpilih bupati yakni Syaharuddin Alrif Bupati Sidrap terpilih, Muh Yusuf Ritangnga bupati terpiilh Enrekang, serta Irwan Bachri Syam Bupati terpilih Luwu Timur.

Dua kader Gerindra dan dua kader PAN yakni Andi Rosman Bupati terpilih Wajo (Gerindra, dan Zadrak Tombeg Bupati Tana Toraja terpilih (Gerindra).

Sementara kader PAN yakni Chaidir Syam Bupati Maros terpilih dan Sitti Husniah Talenrang Bupati terpilih Gowa.

"Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang tidak ada sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi RI dan telah ditetapkan oleh KPUD, serta sudah diusulkan oleh DPRD provinsi/ kabupaten/ kota kepada Presiden RI/ Menteri Dalam Negeri RI untuk Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta 50 Wali Kota dan Wakil Wali Kota dilaksanakan pelantikan serentak pada tanggal 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia di Ibu Kota Negara, kecuali Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dilaksanakan," kata Rifqinizamy saat membacakan kesimpulan rapat.  

Sementara kepala daerah yang masih bersengketa, pelantikan akan dilakukan setelah putusan MK.

"Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih hasil Pemilihan Serentak Nasional tahun 2024 yang masih dalam proses sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi (MK RI) akan dilaksanakan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK RI) berkekuatan hukum, sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku," ujarnya.