Makassar Punya 2 Sekda? Danny Ingin Yasir, Pemprov Pertahankan Irwan Adnan

TRIBUN-TIMUR.COM- Pemerintah Kota Makassar kini dalam ketegangan kepegawaian. 

Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto mengusulkan Muhammad Yasir. 

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Sulsel mempertahankan Irwan Adnan. 

Wali Kota Makassar Danny Pomanto akan mengirim surat ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. 

Danny akan membalas surat dari Pemprov Sulsel terkait pengisian jabatan Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar. 

Danny menyampaikan, ia telah menerima surat dari Pemprov Sulsel yang menugaskan Irwan Adnan Sebagai Pj Sekda. 

Hanya saja, Danny tak menyetujui nama tersebut. 

Katanya itu tidak sesuai dengan nama yang diusulkan Pemkot ke Pemprov Sulsel. 

Sebelum surat tersebut diterima, pihaknya telah mengirim nama untuk diusulkan sebagai Pj Sekda Makassar. 

"Tadi saya terima surat dari (Pemprov Sulsel), tidak sesuai dengan usulan kita. Tapi saya akan balas, sampaikan bahwa yang diangkat jadi sekda tidak boleh melanggar aturan," ucap Danny Pomanto di Balai Kota Makassar Jl Ahmad Yani, Senin (20/1/2025). 

Danny menilai, Irwan Adnan memiliki catatan kinerja yang kurang baik. 

Itu menjadi alasannya untuk enggan memperpanjang masa tugas Irwan Adnan sebagai Pj Sekda. 

Kini Danny Pomanto mempercayakan Asisten 1 Pemkot Makassar, Muhammad Yasir untuk menduduki kursi sekda. 

Danny menilai, Muhammad Yasir salah satu pejabat Pemkot yang punya kinerja baik. 

Yasir juga seorang pamong senior di Pemkot Makassar. 

Danny bahkan berkali-kali memberikan kepercayaan kepada Yasir untuk mengisi kekosongan jabatan di Pemkot Makassar. 

Termasuk sekarang ini, Yasir ditunjuk menjadi pelaksana harian (Plh) Sekda usai berakhirnya masa tugas Irwan Adnan sebagai Pj Sekda pada 18 Januari lalu. 

"Salah satunya performanya selama ini bagus. Yang kami (Pemkot) usulkan yang bagus performanya. Kalau tidak diterima, kita jawab (surat Pemprov)," ujarnya. 

Muhammad Yasir Hadiri Musrembang sebagai Plh Sekda Makassar 

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Panakukang digelar di Hotel Maxone, Makassar, Rabu (22/01/2025).

Acara yang merupakan bagian dari perencanaan pembangunan tahun anggaran 2025 ini dibuka secara resmi oleh Plh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Andi Muhammad Yasir.

Dalam sambutannya, Andi Muhammad Yasir menekankan pentingnya keterlibatan aktif seluruh komponen masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

"Partisipasi masyarakat bukan hanya hadir, berdiskusi, dan mengusulkan di Musrenbang. 

Keterlibatan itu bisa dilakukan setiap hari, bahkan melalui hal-hal sederhana yang membawa dampak besar bagi lingkungan," ujar Andi Yasir.

Ia mencontohkan langkah kecil seperti menjaga kebersihan drainase di sekitar rumah, yang dapat mencegah masalah banjir selama musim hujan. 

“Ini adalah bentuk nyata kepedulian yang membantu mewujudkan lingkungan yang lebih baik,” tambahnya.

Muh Yasir juga menggarisbawahi pentingnya sinergi antara masyarakat dan pemerintah untuk mengintegrasikan usulan lokal dengan prioritas pembangunan Kota Makassar. 

“Dengan adanya kolaborasi ini, kita bisa memastikan bahwa setiap kebutuhan masyarakat, sekecil apa pun, dapat tersampaikan dan ditindaklanjuti secara efektif,” jelasnya.

Musrenbang menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Ketua Forum Komunikasi LPM Kecamatan, Ketua LPM Kelurahan, RT/RW, hingga kelompok masyarakat setempat.

Kegiatan ini menjadi wadah interaktif untuk menyalurkan aspirasi masyarakat dan menyepakati prioritas pembangunan yang relevan dengan kebutuhan wilayah.

Melalui Musrenbang, Kota Makassar berharap menciptakan ruang diskusi yang inklusif, di mana masyarakat dapat berkontribusi aktif dalam pembangunan wilayah mereka. 

Dengan semangat gotong royong dan sinergi antara pemerintah serta masyarakat, pembangunan yang berkelanjutan dapat tercapai.

“Musrenbang adalah bukti bahwa suara masyarakat sangat penting dalam merencanakan dan membangun masa depan wilayah. Kita semua adalah bagian dari solusi,” tutup Muh Yasir.

Musrenbang Kecamatan Panakukang menjadi bukti komitmen Kota Makassar untuk terus melibatkan masyarakat dalam membangun kota yang lebih baik, bersih, dan sejahtera.

Pemprov Menolak 

 Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel Prof Fadjry Djufry buka suara terkait penolakan pergantian Pj Sekretaris Daerah Kota Makassar.

Prof Fadjry mengaku kondisi pemerintahan saat ini sudah mencapai masa transisi dengan waktu singkat.

Hal ini membuat penunjukan Sekda Makassar baru menjadi rumit.

Sementara itu, pelantikan bagi kepala daerah yang tidak bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) semakin dekat.

Ia juga menyebut ikut terhadap perintah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian terkait tidak adanya pergantian pejabat di masa transisi.

"Pak Mendagri waktu itu (pelantikan dirinya) juga menyampaikan ke saya supaya tidak ada pergantian pejabat karena transisi banget ini kan. Tanggal 6 Februari ini tinggal berapa hari kan, dan kalau mau dilantik (sudah) tidak bisa. Kalau Sekkot baru kan harus dilantik ulang kan, kalau perpanjangan kan sudah berproses saja kan," kata Prof Fadjry di Kantor Gubernur Sulsel pada Rabu (22/1/2025) sore.

Keputusan itu dipilih Prof Fadjry untuk menghindari potensi-potensi konflik di pemerintah daerah.

Apalagi Mendagri sendiri yang getol menekankan tidak adanya pergantian pejabat apabila tidak mendesak.

"Ini masalah administrasi saja ini, dan memang diharapkan tidak ada pergantian kecuali terkait kasus-kasus yang secara legal hukum tidak bisa dipertahankan," jelas Prof Fadjry.(*)