Komitmen Lindungi Petani, Pemerintah Pastikan Gabah Petani Dibeli Sesuai HPP

TRIBUN-TIMUR.COM – Pemerintah memastikan hasil panen gabah petani akan dibeli sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp 6.500 per kilogram tanpa pengecualian. 

Komitmen ini ditegaskan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, dalam Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Pangan di Jakarta, Rabu (22/1).

“Hari-hari ini hingga tiga bulan mendatang, kita menghadapi tantangan bagaimana cara menampung dan membeli gabah petani dengan harga Rp 6.500 sesuai putusan ratas. Tidak ada perincian lagi, gabah ya Rp 6.500,” tegas Zulkifli.

Sebagai tindak lanjut dari peningkatan produksi padi sebesar 50 persen yang diproyeksikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk Januari hingga Maret 2025, Bulog diberi target besar: menyerap 3 juta ton beras dalam waktu singkat.

“Bulog harus membeli sebanyak 3 juta ton dalam waktu pendek ini, yakni Januari, Februari, Maret, dan April. Kalau dalam bentuk gabah, tentu lebih banyak lagi,” jelas Zulkifli.

Bulog juga diwajibkan membeli beras dari pabrik-pabrik yang telah membeli gabah petani sesuai HPP. 

"Karena pabrik membeli gabah Rp 6.500 per kilogram, maka Bulog akan membeli beras dari mereka seharga Rp 12.000 per kilogram,” tambahnya.

Namun, jika ada pabrik yang tidak membeli gabah sesuai HPP, Bulog akan mengambil langkah tegas dengan langsung menyerap gabah dari petani.

Untuk memastikan target penyerapan 3 juta ton tercapai, Bulog mengusulkan adanya fleksibilitas harga pembelian beras, dengan rentang Rp 12.000–12.250 per kilogram. 

Meski usulan ini telah mendapat persetujuan dalam rapat koordinasi, keputusan final masih menunggu pembahasan dalam rapat terbatas bersama Presiden.

“Sekarang harga pembelian tetap Rp 12.000. Tapi usulan range harga tersebut akan dibawa ke ratas karena kami rakor tidak bisa melebihi keputusan ratas,” terang Zulkifli.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memperingatkan dampak serius jika gabah petani terus dibeli di bawah HPP. 

Selain merugikan petani, kondisi ini dapat mengancam upaya swasembada pangan dan menurunkan luas tanam padi di masa mendatang.

“Terjadi penurunan luas tanam di dua minggu terakhir. Kenapa? Karena harga. Petani beralih menanam sayuran yang lebih menguntungkan, khususnya di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat,” ungkap Amran.

Dari pantauan rutin Kementerian Pertanian, 70 persen harga gabah di lapangan masih di bawah HPP.