Kepuasan Prabowo Lebih tinggi Dibandingkan Jokowi, 80 Versus 65

TRIBUN-TIMUR.COM- Litbang Kompas merilis Survei Kepuasan Publik terhadap kinerja 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mencapai 80,9 persen.  

Tak hanya itu, tingkat keyakinan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran juga tinggi yakni 89,4 persen. 

Sementara, sebanyak 19,1 responden menyatakan tidak puas terhadap kerja pemerintah Prabowo-Gibran.

Lalu, responden yang tidak yakin sebesar 10,6 persen. 

“Kepuasan terhadap kinerja Prabowo-Gibran itu tinggi banget ya, 80,9 persen. Sementara tingkat keyakinan ke depan juga tinggi, 89,4 persen,” kata Manajer Riset Litbang Kompas Ignatius Kristanto dalam memaparkan survei "Evaluasi 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran" secara virtual, Jumat (17/1/2025). 

Bahkan, tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo lebih tinggi dibandingkan Presiden Jokowi pada tahun 2015 lalu.  

"Sama-sama 100 hari pada tahun 2015, itu Pak Jokowi 65 persen, Pak Prabowo langsung 80 (persen)," ungkapnya.  

Dalam survei tersebut ada sejumlah alasan yang membuat masyarakat puas dengan kerja Prabowo-Gibran. 

Sebanyak 30,2 persen responden menyebut kinerja yang ditunjukan baik. 

Lalu 18,1 persen responden merasa kepemimpinan yang ditunjukan merakyat. 

Ada 14,4 persen responden puas terhadap kerja Prabowo-Gibran karena sering mendapatkan bansos.  

Kemudian 7,3 persen responden merasa pembangunan merata sampai ke desa. 

Sebanyak 7,3 persen lainnya menyebut pembangunan yang dilakukan masif.  Selain itu, sebanyak 6,8 persen menilai pemerintahan Prabowo-Gibran mampu mengatasi persoalan bangsa. 

Ada juga 3,2 persen menyebut pemilu dijalankan dengan baik.  

Sementara sebanyak 3,2 persen merasa puas karena ketegasan dalam memimpin. 

Lalu 4,6 persen alasan lain dan 4,9 persen tidak menjawab. 

"Ini memang sosial ekonominya mendukung. Lalu program-program populis dikeluarkan dalam tiga bulan ini. Ini terutama yang sangat mempengaruhi terutama di level menengah ke bawah," tutur Kris.  

Kris juga menyebut isu keberlanjutan dari Presiden Jokowi ke Presiden Prabowo juga membuat tingkat kepuasan publik tinggi.  

"Lalu euforia dari Pilpres kemarin masih tinggi sekali. Sehingga ada kecenderungan posisinya tinggi banget," ungkapnya.  

Kepuasan kinerja pemerintah di bidang ekonomi

Litbang Kompas memaparkan tren kepuasan kinerja pemerintah di bidang ekonomi yang fluktuatif, namun cenderung meningkat.

Misalnya, pada Maret 2019, tingkat kepuasan kinerja pemerintah di bidang ekonomi mencapai 52,6 persen pada Maret 2019.

Kemudian, angkanya naik menjadi 57,9 persen pada Januari 2021.

Lalu, pada Januari 2022, tingkat kepuasan kinerja pemerintah di bidang ekonomi mencapai 64,8 persen.

Akan tetapi, persentase kembali turun pada Juni 2022 menjadi 50,5 persen.

Pada Agustus 2023, Litbang Kompas mencatat tingkat kepuasan kinerja pemerintah bidang ekonomi naik menjadi 61,5 persen.

Beberapa bulan sebelum Presiden Prabowo menjabat, yakni pada Juni 2024, tingkat kepuasan kinerja pemerintah bidang ekonomi berada pada level 65,1 persen.

Bila ditelisik lebih lanjut, responden diminta untuk memberikan jawabannya terkait kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang ekonomi.

Litbang Kompas menemukan, sebanyak 75,3 persen responden mengaku puas terhadap kinerja pemerintah dalam hal memeratakan pembangunan antarwilayah (desa, kawasan timur Indonesia, dan perbatasan), dibandingkan 18,4 persen yang menyatakan tidak puas.

Kemudian, kebijakan dalam hal memenuhi sendiri kebutuhan pangan dalam negeri alias swasembada pangan, sebanyak 74,9 persen responden mengaku puas.

Adapun 20,9 persen responden menyatakan tak puas. Terkait pemberdayaan petani dan nelayan, sebanyak 72,9 persen responden menyatakan puas dan 20,4 persen tidak puas.

Adapun soal penyediaan lapangan kerja atau mengurangi pengangguran, hanya 54 persen responden yang merasa puas, sementara 42,4 persen menyatakan tidak puas.

Ihwal pengendalian harga barang dan jasa, sebanyak 60,1 persen responden menyatakan puas dan 35,1 persen mengaku tidak puas.

Kepuasan kinerja pemerintah di bidang kesejahteraan sosial

Di bidang kesejahteraan sosial, tren kepuasan terhadap kinerja pemerintah cenderung meningkat. 

Pada Maret 2019, angkanya mencapai 62,7 persen, namun turun menjadi 61,6 persen pada Agustus 2020, lima bulan sejak kasus pertama Covid-19 diumumkan di Indonesia.

Namun demikian, tingkat kepuasan kinerja pemerintah di bidang kesejahteraan sosial naik menjadi 67,2 persen pada Januari 2021 dan kembali meningkat tiga bulan kemudian, yakni 71,3 persen pada April 2021.

Hal ini sejalan dengan bantuan sosial alias bansos tunai yang digelontorkan pemerintah sejak Januari 2021.

Lalu pada Januari 2022, tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah di bidang kesejahteraan sosial mencapai 78,3 persen, lalu turun pada Juni 2022 menjadi 73,4 persen.

Pada Januari 2023, tingkat kepuasan kinerja pemerintah di sektor kesejahteraan sosial tercatat di angka 77,3 persen dan melonjak menjadi 80,1 persen pada Desember 2023.

Pada Juni 2024, yakni empat bulan sebelum pelantikan Presiden Prabowo, tingkat kepuasan kinerja pemerintah di bidang kesejahteraan sosial mencapai 82 persen sebelum akhirnya naik menjadi 83,7 persen pada Januari 2025.

Dilihat lebih lanjut, sebanyak 85 persen responden mengaku puas dengan kebijakan pemerintah dalam hal mengembangkan budaya gotong-royong, dibandingkan 12,2 persen yang menyatakan tak puas.

Dalam hal memberikan bantuan langsung untuk kesejahteraan masyarakat seperti BLT, bansos, dan lainnya, sebanyak 72,2 persen responden mengaku puas, sementara 25,4 persen tidak puas.

Soal peningkatan kualitas pendidikan, termasuk kurikulum, peningkatan kualitas guru, dana pendidikan, dan lain sebagainya, tercatat sebanyak 81,6 persen responden menyatakan puas dan 15,4 persen tidak puas.

Adapun terkait dengan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, 82,6 persen responden menyatakan puas, sementara itu 15,4 persen responden tidak puas.

Terakhir, soal kebijakan dalam mengatasi kemiskinan, Litbang Kompas menyatakan 67,9 persen responden mengaku puas dan 28,1 persen mengaku tak puas.

Metode penelitian 

Survei Litbang Kompas ini dilakukan melalui wawancara tatap muka ini diselenggarakan dari tanggal 4-10 Januari 2025. 

Sebanyak 1.000 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi Indonesia. 

Tingkat kepercayaan 95 persen dengan “margin of error” penelitian +/- 3,10 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. 

Meskipun demikian, kesalahan di luar pemilihan sampel dimungkinkan terjadi. 

Survei dibiayai sepenuhnya oleh Harian Kompas (PT. Kompas Media Nusantara).

(kompas.com)