Pengumuman Jabatan Sekda Makassar Tunggu Wali Kota Baru

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Lelang jabatan sekretaris daerah maupun eselon II jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) lingkup Pemerintah Kota Makassar tak ada hasil. 

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya memastikan tidak ada pelantikan, maupun rotasi dan mutasi jabatan pada masa transisi pemerintahan ini. 

Hal itu disampaikan Bima Arya saat melakukan kunjungan di Gedung Makassar Goverment Center (MGC) Jl Sultan Hasanuddin, Jumat (17/1/2025). 

Kata Bima, setiap permohonan pengajuan pelantikan pejabat harus dikonsultasikan dengan kepala daerah terpilih hasil pilkada serentak 2024.

"Jadi untuk memastikan proses transisi itu berjalan dengan baik dan ada keberlanjutan, maka kebijakan dari Kemendagri adalah setiap proses rotasi, mutasi, atau promosi itu dikonsultasikan bersama dengan kepala daerah terpilih Itu kebijakan kita," ucap Bima Arya. 

"Posisinya dari Kemendagri adalah setiap proses ajuan itu, itu dilengkapi dengan rekomendasi dari Kepala Daerah Terpilih," sambungnya. 

Mantan Wali Kota Bogor ini mengakui, usulan Pemkot Makassar terkait izin pelantikan Sekda dan juga kepala OPD telah diterima. 

Hanya saja Kemendagri tak bisa serta merta memproses usulan tersebut. 

Izin pelantikan bisa saja diberikan asal Pemkot Makassar memiliki atau mengantongi rekomendasi dari kepala daerah terpilih, dalam hal ini Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham. 

"Kalau itu bisa diajukan maka tentu akan diproses," tuturnya. 

Ada baiknya kata Bima, pengisian jabatan lowong di Pemkot Makassar menunggu setelah pelantikan wali kota dan wakil wali kota. 

"Kalau misalnya jadwal pelantikan tetap di Februari, ya tentu setelah pelantikan lebih baik karena beberapa hari lagi," katanya.

Diketahui, Pemerintah Kota Makassar melaksanakan lelang JPTP untuk tujuh jabatan kepala dinas yang lowong pada Februari 2024 lalu. 

Antara lain Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pemuda dan Olahraga. 

Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Ketahanan Pangan, dan Dinas Sosial.