Pj Gubernur Fadjry Jufry Silaturahmi ke Muhammadiyah Sulsel, Bahas Isu Strategis

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Fadjry Jufry menerima Kartu Tanda Anggota (KTA) Muhammadiyah, Rabu (15/1/2025).

Muhammadiyah Sulsel memberikan identitas organisasi itu kepada Pj Gubernur yang notabene pernah aktif ber-Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) beberapa dekade lalu di Universitas Hasanuddin (Unhas).

Fadjry mengunjungi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sulsel dalam rangka silaturahmi.

Selain karena statusnya yang masih baru menjabat, Muhammadiyah Sulsel juga adalah bagian dari Ormas Keagamaan yang aktif berkontribusi untuk kemajuan daerah.

Ia mengawali pembicaraan dengan topik bahasan toleransi antar umat beragama di Sulsel.

“Sulsel ini berada pada posisi kedua teraman dalam hal toleransi antar umat beragama, nah prestasi ini pasti melibatkan sejumlah tokoh agama di Sulsel, khususnya orang Muhammadiyah,” ujar dia.

Fadjry sendiri menyadari bahwa Sulsel adalah salah satu wilayah dengan keberagaman warga, mulai suku, budaya dan agama.

“Peran Muhammadiyah sangatlah sentral. Kita sadar bahwa memang kita memiliki perbedaan dengan yang lain, tapi yang harus kita temukan adalah persamaan, agar toleransi bisa kita perkuat sama-sama. Mohon bantuannya, kurang lebih dua bulan ini, dalam rangka mengawal transisi kepemimpinan di Sulsel,” pinta Fadjry.

Masukan PWM Sulsel

Wakil Ketua PWM Sulsel, Arifuddin Ahmad mengutarakan sejumlah temuan lapangan, khususnya di sektor pertanian.

Selain karena Pj Gubernur adalah pimpinan tertinggi di Sulsel, Arifuddin menyampaikan itu karena Fajdry adalah pejabat di Kementerian Pertanian sekaligus Guru Besar di bidang tersebut.

“Pupuk untuk petani, dalam beberapa waktu terakhir, distribusinya tidak terjadwal dengan baik. Keluhan semacam ini bukan hal baru, sudah berlangsung lama. Saya kira itu perlu dibenahi,” kata Arif.

Guru Besar dari UIN Alauddin Makassar ini juga menyoroti berbagai praktik kecurangan yang dialami petani di Sulsel.

“Kedua, ketika masuk masa panen, kok tiba-tiba komoditas petani ini langsung anjlok. Belum lagi soal kecurangan timbangan, saya pernah mendapati di satu daerah itu, penimbangan hasil pertanian itu dilakukan di malam hari, dan minus timbangan itu biasa sampai 10 Kilo. Saya tanya kenapa bisa begitu, mereka menjawab karena terlalu banyak pajak di jalanan dari pihak-pihak terkait,” ungkap Arif.

Pengalaman itu membuat dirinya merasa bertanggungjawab untuk melaporkannya kepada pihak yang berwenang. “Karena Pj Gubernur kita latar belakangnya adalah bidang pertanian, maka itu akan mudah diselesaikan,” tandas Arif.