Komputer dan Dokumen di Ruangan Keuangan Dinas Pendidikan Makassar Hangus Dilalap Api

Akibatnya, berkas pencairan anggaran untuk program-program harus diselesaikan di Dinas Pendidikan menjadi terhambat.

Selain itu, ada satu kesalahan lainnya membuat Danny semakin geram dengan Muhyiddin.

Danny mengatakan bahwa Muhyiddin diduga tidak netral saat pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak.

"Sanksi berat, Muhyiddin ada dua (kesalahan), netralitas (melanggar) dan pergi tanpa izin," ujarnya.

Danny berharap ada evaluasi bagi mereka yang melanggar aturan.

"Saya evaluasi saja, terserah pusat terima atau tidak," tuturnya.

Diketahui, Wali Kota Makassar, Danny Pomanto, telah melayangkan surat panggilan pemeriksaan kepada Muhyiddin.

Pemanggilan tersebut berdasarkan rekomendasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) atas pelanggaran netralitas yang dilakukan Muhyiddin.

Muhyiddin dijadwalkan untuk diperiksa hari ini, namun karena sedang bepergian, pemeriksaannya dijadwalkan kembali pada Januari 2025 mendatang.

Selain Muhyiddin, ada dua pejabat lainnya yang dipanggil, juga terkait dengan pelanggaran netralitas.

Mereka adalah Kepala Dinas Perdagangan, Arlin Ariesta, dan Lurah Lae-lae.