Kantornya Terbakar, Ternyata Ada Tiga Orang Jabat Kadis Pendidikan Makassar dalam Sebulan Terakhir

TRIBUN-TIMUR.COM - Kantor Dinas Pendidikan Makassar hangus dilalap si jago merah, Sabtu (11/1/2025) dini hari.

Kantor Dinas Pendidikan Makassar berada di Jl Anggrek Raya Nomor 2, Paropo, Kecamatan Panakkukang.

Ada tiga ruangan ludes terbakar yaitu ruangan keuangan, ruangan perencanaan, dan aula.

Saat ini, Kantor Dinas Pendidikan Makassar dijabat seorang pelaksana harian (Plh).

Bahkan ada tiga orang menjabat Kadis Pendidikan Makassar dalam sebulan terakhir.

Baca juga: Danny Pomanto Minta Polisi Usut Tuntas Kebakaran Kantor Disdik Makassar

Pertama Kadis Pendidikan Makassar dijabat oleh Muhyiddin.

Namun karena melakukan pelanggaran, Danny Pomanto, kemudian mencopot Muhyiddin.

Dannya Pomanto sempat menunjuk M Guntur menjabat Plh Kadis Pendidikan Makassar.

Masa tugas M Guntur hanya sepekan.

Yaitu mulai 30 Desember sampai 7 Januari 2025.

Setelah masa tugas M Guntur berakhir, Danny Pomanto kemudian menunjuk Nielma Palamba sebagai Plh Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar. 

Nielma Palamba merupakan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar. 

Danny Pomanto menyampaikan, alasannya memilih Nielma karena sudah punya pengalaman memimpin Disdik Makassar. 

"Bu Nielma (Plt Kadisdik), kan dulu pernah disitu banyak sekali mau dibenahi disana (Disdik)," ungkap Danny via telepon, Rabu (8/1/2025). 

Danny mengatakan tak memilih sembarang orang untuk mengisi jabatan di Dinas Pendidikan. 

Nielma menjadi sosok yang tepat, selain berpengalaman ia juga menjadi salah satu pamong senior di Pemkot Makassar. 

"Pernah Plt disana, ada pengalaman karena disdik itu tidak sembarang orang," ujarnya. 

Dua Alasan Danny Pomanto Copot Muhyiddin

Wali Kota Makassar, Danny Pomanto, dibuat geram oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Muhyiddin.

Danny mencatat dua kesalahan diperbuat oleh mantan Kepala Dinas Sosial Makassar tersebut.

Pertama, Muhyiddin melakukan ibadah umrah ke Tanah Suci Mekkah tanpa izin darinya.

Sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya pejabat eselon II, ia harus mendapatkan izin dari pejabat pembina kepegawaian (PPK) jika hendak melakukan perjalanan ke luar negeri atau mengambil cuti.

"Kadis Pendidikan pergi (umrah), tadinya dia bilang tidak perlu izin wali kota, kan luar biasa itu. Pj Sekda juga pergi. Dia WA saya, saya bilang oke saya kasih izin, tapi ternyata dia sudah pergi ke sana, kan tidak sopan. Itu tidak sopan," ungkap Danny Pomanto dalam wawancara di Kantor Wali Kota Makassar, Jl Ahmad Yani, Senin (30/12/2024).

Danny menegaskan, pada akhir tahun seperti ini banyak pekerjaan harus dituntaskan oleh OPD, terutama kepala dinas.

Akibatnya, berkas pencairan anggaran untuk program-program harus diselesaikan di Dinas Pendidikan menjadi terhambat.

Selain itu, ada satu kesalahan lainnya membuat Danny semakin geram dengan Muhyiddin.

Danny mengatakan bahwa Muhyiddin diduga tidak netral saat pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak.

"Sanksi berat, Muhyiddin ada dua (kesalahan), netralitas (melanggar) dan pergi tanpa izin," ujarnya.

Danny berharap ada evaluasi bagi mereka yang melanggar aturan.

"Saya evaluasi saja, terserah pusat terima atau tidak," tuturnya.

Diketahui, Wali Kota Makassar, Danny Pomanto, telah melayangkan surat panggilan pemeriksaan kepada Muhyiddin.

Pemanggilan tersebut berdasarkan rekomendasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) atas pelanggaran netralitas yang dilakukan Muhyiddin.

Muhyiddin dijadwalkan untuk diperiksa hari ini, namun karena sedang bepergian, pemeriksaannya dijadwalkan kembali pada Januari 2025 mendatang.

Selain Muhyiddin, ada dua pejabat lainnya yang dipanggil, juga terkait dengan pelanggaran netralitas.

Mereka adalah Kepala Dinas Perdagangan, Arlin Ariesta, dan Lurah Lae-lae. (*)