Mana Perhatian Bupati Pangkep Yusran Lalogau? Dinding, Atap SMP 1 Satap Liukang Kalmas Rusak Parah

PANGKAJENE, TRIBUN-TIMUR.COM - Atap dan dinding bangunan SMPN 1 Satap Liukang Kalmas di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, rusak parah dan amat memprihatinkan.

Kondisi ini terlihat dari sejumlah foto diterima redaksi Tribun-Timur.com, yang menunjukkan ruang kelas dalam keadaan porak-poranda.

Kerusakan paling mencolok tampak pada plafon ruang kelas yang hancur, diduga akibat angin kencang.

Tembok sekolah pun terlihat kusam, baik di bagian dalam maupun luar.

Mirisnya, meski bangunan sudah tidak layak, kegiatan belajar-mengajar masih berlangsung di sekolah tersebut.

Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pangkep, Fadli Muhammad menanggapi foto tersebut menyatakan keprihatinannya atas kondisi ini.

Ia mengungkapkan bahwa setiap kali hujan turun, kegiatan belajar-mengajar harus diliburkan karena ruang kelas tidak bisa digunakan.

“Kondisi sarana prasarana di SMPN 1 Satap Liukang Kalmas masih jauh dari harapan. Bahkan, di wilayah kepulauan seperti ini, fasilitas pendidikan sering kali terabaikan. Padahal, pendidikan adalah fondasi penting untuk masa depan generasi muda,” ujar Fadli, Senin (6/1/2025).

Fadli juga menyoroti kurangnya perhatian dari Pemerintah Kabupaten Pangkep di bawah kendali Bupati Pangkep, Muhammad Yusran Lalogau terhadap infrastruktur pendidikan, khususnya di wilayah kepulauan. 

Menurutnya, permasalahan ini bukan hanya terjadi di Liukang Kalmas, tetapi juga di berbagai kecamatan lain di Kabupaten Pangkep.

“Banyak sekolah di Pangkep, terutama di wilayah kepulauan, masih masuk kategori rusak. Ini menjadi ironi jika dibandingkan dengan slogan Pangkep Cerdas yang digaungkan pemerintah. Bagaimana bisa mencerdaskan masyarakat jika sarana pendidikannya saja tidak memadai?” tambahnya mengatakan.

Selain mencerminkan buruknya kondisi pendidikan, hal ini juga menunjukkan ketimpangan pembangunan antara wilayah daratan dan kepulauan di Kabupaten Pangkep.

Fadli mendesak pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah nyata dalam memperbaiki infrastruktur pendidikan, khususnya di wilayah terpencil seperti Liukang Kalmas.

“Kami meminta pemerintah daerah untuk mendengar keluhan masyarakat dan memprioritaskan pembangunan sarana prasarana pendidikan. Pemerataan pembangunan di sektor pendidikan harus diwujudkan agar semua siswa, baik di daratan maupun kepulauan, mendapatkan hak yang sama untuk belajar dalam kondisi yang layak,” katanya pungkas.(*)