8 Camat-Eks Camat dan 3 Notaris di Takalar Disidang Buntut Temuan BPK Rp 1,7 Miliar

TRIBUN-TAKALAR.COM, TAKALAR - Penjabat Sekretaris Daerah Takalar Muhammad Ikbal gelar sidang Tuntutan Ganti Rugi (TGR) kepada delapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS).

Delapan pejabat merupakan camat dan mantan camat di tahun 2023.

Selain PPATS, tiga notaris juga dipanggil untuk dimintai klarifikasi.

Majelis sidang dipimpin oleh Pj Sekda Takalar Ikbal dibantu Kepala BKAD Takalar Rahmansyah Lantara selaku sekretaris majelis dan Kepala Inspektorat Yahe selaku anggota majelis.

Kasus ini mencuat setelah adanya laporan Penggiat Anti Korupsi, Arsyad Leo kepada Kejaksaan Negeri Takalar terkait adanya kerugian daerah Rp1,7 miliar pada tahun 2023.

Arsyad mengatakan, berdasarkan temuan BPK tahun 2024, kerugian tersebut disebabkan karena adanya dugaan penyimpangan dana Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) oleh para PPATS.

"Kasus ini menunjukkan adanya potensi pelanggaran administratif dalam proses penerbitan akta di masing-masing wilayah," kata Arsyad Leo.

Dihubungi, PJ Sekda Ikbal selaku ketua majelis mengatakan belum ada keputusan lantaran sidang diskorsing.

"Sidang diskorsing karena pertimbangan perlunya dilakukan konsultasi lebih lanjut ke BPK provinsi," katanya.

Ikbal menambahkan, bahwa secepatnya akan dilakukan konsultasi.

Diketahui PPATS adalah camat di delapan kecamatan, yakni Galesong, Mangarabombang, Sanrobone, Galesong Selatan, Pattallassang, Galesong Utara, Polongbangkeng Utara, dan Polongbangkeng Selatan pada kurun waktu 2023.

Saat ini, orang beberapa masih menjabat, beberapa lagi telah dimutasi ke jabatan atau instansi lain.

Sidang TGR gelar di Kantor Bupati Takalar, Senin (30/12/2024).

Sidang turut dihadiri pihak kejaksaan dan kepolisian.(*)