Laskar Pelangi Pemkot Makassar Bakal Diseleksi Ulang, 7.000 Lebih Akan Dipangkas

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pemerintah Kota Makassar akan mengevaluasi Laskar Pelangi, sebutan untuk tenaga honorer Pemkot Makassar. 

Evaluasi tersebut sekaitan dengan kemampuan keuangan Pemkot Makassar untuk memenuhi gaji atau insentif para Laskar Pelangi. 

Apalagi, Dana Bagi Hasil (DBH) yang diharapkan bisa menutupi kebutuhan tersebut tak diberikan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. 

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Makassar, M Dakhlan mengatakan DBH sangat mempengaruhi kondisi keuangan daerah. 

DBH seharusnya menjadi salah satu sumber pendapatan setiap daerah. 

"Pasti mempengaruhi, bukan cuma Pemkot Makassar tetapi seluruh 24 kabupaten kota, karena itu satu napas dengan belanja, kalau tidak ada (DBH) dimana mau ambil (anggaran)," ucap M Dakhlan, Selasa (31/12/2024). 

Adapun jumlah DBH yang didapatkan Pemkot Makassar tiap bulannya sekira Rp25 miliar hingga Rp30 miliar. 

Artinya selama setahun Pemkot Makassar bisa mendapatkan pendapatan dari DBH sebesar Rp300 miliar hingga Rp360 miliar. 

Sementara Pemprov Sulsel baru mentransfer DBH periode Januari-April.

Pemprov Sulsel menjanjikan untuk memberikan DBH selama enam bulan. 

"BKAD Pemprov sampaikan akan dibayarkan enam bulan, karena sudah masuk sampai April berarti sisa dua bulan. Semoga akhir Desember ini masuk," ujarnya. 

Untuk enam bulan sisanya dijanjikan akan dibayar pada 2025. 

Adapun kebutuhan pembayaran gaji pokok Laskar Pelangi kata Dakhlan mencapai Rp200 miliar lebih. 

"Rp200 miliar lebih selama setahun, itu belum masuk honor-honor kegiatan dan lainnya, karena jumlah Laskar Pelangi mencapai 11 ribu lebih," tuturnya. 

Terpisah, Wali Kota Makassar Danny Pomanto menyampaikan 7.000 lebih Laskar Pelangi terdampak buntut dari tidak cairnya DBH.