PROJO SulSel : PPN 12 Persen, PDIP Jangan Lempar Batu Sembunyi Tangan

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR– Ormas Projo melihat PDI Perjuangan lempar kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen kepada Presiden Prabowo Subianto. 

“PDIP sebagai pemilik suara terbesar di DPR waktu itu ikut mendorong pemberlakuan PPN 12 persen. Kok, sekarang lempar batu sembunyi tangan,“ kata Herwin Niniala Ketua DPD PROJO Sulawesi Selatan pada Minggu (22/12/2025).

Herwin menjelaskan bahwa RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) disetujui DPR untuk menjadi undang-undang pada 29 Oktober 2021, dan mulai berlaku pada 2022.

UU HPP inilah yang mengatur kenaikan tarif PPN dari 11 menjadi 12 persen paling lambat 1 Januari 2025. 

PROJO menilai PDIP sebagai partai pemenang yang berkuasa ketika itu tidak bisa lepas tanggung jawab terhadap rakyat. 

Ketua DPR waktu itu juga politikus PDIP Puan Maharani, yang kini kembali menjabat Ketua DPR. 

Namun, para politikus PDIP justru membuat seolah Presiden Prabowo yang menyebabkan munculnya kenaikan tarif PPN 12 persen. 

“Masyarakat harus tahu bahwa ada tindakan membohongi publik lewat pernyataan-pernyataan yang memojokkan Presiden Prabowo, PROJO mendukung penuh kebijakan pemerintahan Prabowo, “ pungkasnya

Ditambahkan pemerintah tidak lepas tangan dengan persoalan ini. Presiden Prabowo melaksanakan perintah UU HPP untuk menerapkan tarif PPN 12 persen per 1 Januari 2025. Meski begitu, tarif pajak tersebut hanya dikenakan bagi barang mewah. Ini bukti Presiden Prabowo memahami kondisi dan mencari cara untuk tidak membebani rakyat.

PROJO berpendapat jika sekarang tidak setuju dengan kenaikan PPN, seharusnya PDIP melakukan mekanisme perubahan undang-undang di DPR. Toh, PDIP adalah fraksi terbesar di parlemen. 

“Sebaiknya PDIP jangan seperti lempar batu sembunyi tangan, harus bertanggung jawab dengan keputusan yang sudah diambil. PDI P jangan cuci tangan,” katanya. 

Profil Porjo 

Projo adalah organisasi kemasyarakatan pendukung Presiden Indonesia yang ke-7, Joko Widodo. 

Projo dikenal karena merupakan salah satu relawan darat terbesar dan memiliki status resmi organisasi kemasyarakatan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Ciri khas Projo adalah bersifat sukarela, terbuka, sosial, tidak membeda-bedakan ras, suku, agama, golongan, serta latar belakang sosial politik kemasyarakatan dan kini Projo mendeklarasikan dukungan secara resmi kepada Prabowo Subianto untuk menghadapi Pilpres 2024.

Saat ini ketua umum Projo adalah Budi Arie Setiadi (Menteri Menkominfo) atau akrab dipanggil Muni.

Kongres Pertama PROJO 23 Agustus 2014 di Jakarta memutuskan untuk mengubah gerakan relawan Jokowi ini menjadi Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS). 

PROJO adalah organisasi relawan Jokowi yang mampu bertransformasi dari kelompok relawan menjadi Ormas. 

Projo didirikan melalui Kongres I Projo, pada tanggal 23 Desember 2013. 

Deklaratornya rata-rata adalah kader PDI Perjuangan atau aktivis mahasiswa 1998, antara lain Budi Arie Setiadi, Gunawan Wirosaroyo, Suryo Sumpeno, dan banyak aktivis lainnya. 

Setelah deklarasi, jaringan Projo langsung dibuat secara nasional. Strukturnya dibentuk mulai dari pusat, daerah, cabang, hingga ke desa dengan mengandalkan dana swadaya, dengan menganut model aksi massa, advokasi dan berinteraksi langsung dengan rakyat. 

Dalam waktu singkat basis dukungannya terbentuk terutama di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Bali, hingga Jakarta.

Beberapa nama memiliki peran penting dalam membentuk basis di daerah, antara lain Karel Sibarani, Dedy Obray, Guntur, dan lainnya di Jakarta. 

Di Jawa Barat Agus Setia Permana dan Soleh. Di Jawa Tengah Gunawan Wirosaroyo dan para tokoh Marhaen dari Wonogiri, Klaten, Boyolali, Kendal, dan lainnya. 

Di Jawa Timur Machdan, Jayus, Eddy Banteng, Handoko, dan lainnya. Projo kemudian menjadi salah satu dari tiga organ yang paling awal menyatakan dukungannya kepada Jokowi, selain Seknas dan Bara JP.

Projo dibentuk dengan tiga orientasi politik utama, yaitu memperjuangkan Jokowi sebagai presiden, memenangkan Jokowi menjadi Presiden dalam Pilpres 2014, dan mengawal Jokowi sebagai Presiden. 

Untuk mencapai orientasi politik tersebut, Projo melakukan penguatan organisasi dengan aktualisasi prinsip-prinsip kerja organisasi yakni partisipasi, mandiri, dan gotong royong.(*)