Komisi IV DPR RI: Ketersediaan Pupuk Subsidi 100 Persen Jadi Kunci Sukses Swasembada Pangan

TRIBUN-TIMUR.COM  – Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan instruksi terkait distribusi pupuk subsidi untuk mendukung program swasembada pangan nasional. 

Dalam upaya untuk mempercepat akses petani terhadap pupuk bersubsidi, Prabowo mengarahkan agar distribusi pupuk dilakukan langsung kepada Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dengan mekanisme yang lebih sederhana dan mudah diakses.

Saat ini, Indonesia membutuhkan 7,5 juta ton pupuk subsidi urea untuk mendukung sektor pertanian, jumlah yang sesuai dengan anggaran negara yang telah disediakan. 

Pupuk subsidi ini tersedia di kios-kios resmi dengan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET), yang tercatat sebesar Rp112.500 per 50 kg. 

Langkah ini diambil untuk menghindari masalah kelangkaan pupuk yang seringkali menjadi kendala bagi para petani.

Anggota Komisi IV DPR RI, Riyono, menegaskan bahwa ketersediaan pupuk subsidi sangat berpengaruh terhadap pencapaian swasembada pangan nasional. 

Menurut Riyono, sekitar 62 persen dari keberhasilan swasembada pangan bergantung pada ketersediaan pupuk subsidi yang memadai. Sisanya, 38 persen berhubungan dengan pengairan dan jaringan irigasi yang juga harus ditingkatkan kualitasnya.

"Presiden telah menargetkan swasembada pangan dalam waktu tiga tahun, dan salah satu kunci utamanya adalah ketersediaan pupuk subsidi yang tidak boleh terganggu. Isu kelangkaan pupuk harus diatasi, karena ketergantungan petani terhadap pupuk sangat tinggi," ujar Riyono saat ditemui di Jakarta.

Untuk mencapai target produksi swasembada pangan yang ambisius, pemerintah telah menetapkan angka target produksi untuk beberapa komoditas penting. 

Di antaranya, produksi beras yang harus mencapai 32,83 juta ton, jagung 16,68 juta ton, cabai 3,08 juta ton, daging sapi 339,41 ribu ton, dan daging ayam 4,34 juta ton. Semua ini akan didorong dengan anggaran yang telah disiapkan sebesar Rp29,37 triliun.

Riyono juga menyebutkan pentingnya penguatan sektor pertanian melalui berbagai upaya strategis, seperti pompanisasi untuk memperbaiki sistem irigasi, program cetak lahan baru seluas 1,5 juta hektar, dan rekrutmen petani milenial untuk memastikan regenerasi petani berjalan dengan baik. 

"Idealnya, alokasi pupuk harus menjadi anggaran yang tetap setiap tahunnya dengan target pemenuhan 100 persen, guna memastikan tercapainya swasembada pangan yang berkelanjutan," tambah Riyono.

Presiden Prabowo berharap bahwa dengan kebijakan ini, produksi pertanian akan semakin meningkat dan kebutuhan pangan nasional dapat dipenuhi secara mandiri. 

Semua langkah ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan nasional dan mengurangi ketergantungan pada impor pangan.(*)