Dualisme PMI JK vs Agung, Sudirman Said:  Hanya ada Satu Organisasi Kepalangmerahan Satu Negara

TRIBUN-TIMUR.COM - Mantan Sekretaris Jenderal Palang Merah Indonesia (PMI), Sudirman Said, menyoroti dualisme Palang Merah Indonesia (PMI).

Jusuf Kalla terpilih sebagai Ketua PMI setelah sidang pleno III Munas ke XXII PMI ditutup di Grand Sahid Jaya di Jakarta pada Senin (9/12/2024) sore.

Sementara Agung Laksono sebagai Ketua Umum PMI versi Munas Tandingan.

Proses ini dipandang sebagai pengabaikan prinsip-prinsip gerakan kepalangmerahan internasional. 

PMI bergerak dilandasi oleh tujuh prinsip gerakan kepalangmerahan yaitu kemanusiaan, kesamaan, kenetralan, kesukarelaan, kemandirian, kesatuan, dan kesemestaan.

“Aturan dan kesepakatan di dalam gerakan kepalangmerahan, di setiap negara hanya mengenal satu organisasi kepalangmerahan.  Setiap negara bisa memilih apakah Palang Merah, atau Bulan Sabit Merah.  Indonesia telah memilih bentuk Palang Merah, dan telah diformalkan melalui UU No.1/2018," ujarnya. 

Dengan demikian, setiap ada inisiatif untuk membentuk organisasi atau mekanisme dan kepengurusan tandingan, dapat dikategorikan sebagai tindakan illegal.

Dijelaskan bahwa prinsip Kesatuan mengandung makna, di setiap negara hanya ada satu organisasi kepalangmerahan yang terbuka dan melayani seluruh masyarakat di seluruh wilayah negara tersebut. 

“Dengan demikian bila ada pihak yang membentuk kepengurusan tandingan, apalagi melalui proses yang tidak punya landasan hukum, itu maknanya mereka tidak memahami tujuh prinsip gerakan kepalangmerahan,” tutur Sudirman.

Ia juga menekankan bahwa gerakan kepalangmerahan merupakan gerakan universal di seluruh dunia, sesuai dengan prinsip ketujuh: Kesemestaan.  

“Sebagai bangsa yang beradab seyogyanya kita tidak menbuat malu di kancah internasional.  Bila kejadian seperti Munas Tandingan dibiarkan, kita akan dipermalukan di mata dunia,” pungkasnya.