17 Lurah-Sekcam Makassar Main Politik, Danny Pomanto Murka Laporkan ke Wamen Bima Arya

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Danny Pomanto murka, sejumlah lurah dan sekretaris camat di Makassar terlibat dalam politik praktis pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. 

Wali Kota Makassar ini menegaskan akan menindak tegas oknum-oknum yang tidak netral.

Ia mengecam keras temuan tersebut dan siap mengambil langkah hukum.

Danny juga menegaskan bahwa mereka yang terbukti melanggar kode etik akan mendapatkan sanksi tegas.

Dari total 17 teridentifikasi, 14 di antaranya adalah lurah, sementara yang lainnya merupakan sekretaris camat.
 "Saat ini yang terdeteksi bukan hanya sepuluh, tetapi sudah 14 lurah, total 17 orang termasuk beberapa sekcam," kata Danny Pomanto di kediamannya di Jl Amirullah, Kamis (5/12/2024).

Danny mengungkapkan bahwa dirinya sudah melaporkan secara lisan kepada Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, mengenai temuan tersebut.

"Saya sudah menghadap secara lisan untuk diproses, saya menghadap kemarin di Wamen (Bima Arya), disampaikan untuk menjadi pembelajaran," ujarnya.

Danny meminta arahan dari Bima Arya terkait apakah para ASN tersebut akan diproses secara hukum.

Bima Arya menegaskan bahwa mereka harus diproses agar memberikan efek jera dan menjadi pelajaran bagi aparatur lainnya agar tidak terlibat dalam politik praktis.

"Saya bertanya apakah ini akan diproses atau tidak, kalau tidak, akan menjadi modus. Kalau diproses, tentu ada risikonya, (jawaban Wamen) proses saja Pak, supaya jadi pembelajaran," kata Danny Pomanto mengutip hasil pertemuannya dengan Wamendagri Bima Arya.

Jika terbukti bersalah, para lurah dan sekcam tersebut berisiko dipecat karena melanggar kode etik ASN.

"Risikonya bisa sampai dipecat, bukan hanya nonaktif atau nonjob, karena mereka terlibat dalam proses pemilu. Jika terbukti, saya mungkin akan memilih jalur independen untuk melaporkan mereka," tambahnya.

Sebelumnya, Danny Pomanto juga menemukan sekitar sepuluh lurah di Makassar yang diduga tidak netral dalam Pilkada.

Hal tersebut disampaikan Danny saat diwawancara di Anjungan Pantai Losari Jl Penghibur usai mengikuti salat subuh berjamaah, Minggu (24/11/2024).

Lurah-lurah ini diduga mendukung paslon tertentu dalam Pemilihan Wali Kota Makassar.

"Jika ada unsur pemerintah yang terlibat dalam politik praktis, laporkan langsung kepada saya, meskipun saya sudah mendengar beberapa lurah terlibat," ujar Danny Pomanto.

Beberapa lurah juga diduga menggunakan fasilitas pemerintah, seperti kantor lurah, untuk mendukung paslon tertentu.

Danny menegaskan akan segera menindak tegas lurah yang tidak netral selama Pilkada serentak ini.

"Saya dengar ada kantor lurah yang dijadikan markas untuk paslon tertentu, saya pastikan akan mengambil tindakan," tegas Danny Pomanto.

Selain itu, beberapa pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga terdeteksi mendukung paslon tertentu, menurut laporan yang diterima Danny.

"Termasuk perangkat OPD, ada yang terlihat mendukung paslon tertentu. Ada saksi-saksi kok, semuanya ditekan. Saya sebagai wali kota tidak pernah memaksa orang," ujarnya.

Danny Pomanto Murka

Danny Pomanto kembali menemukan sekitar sepuluh lurah yang diduga tidak netral dalam Pilkada.

Pernyataan ini disampaikan Danny saat diwawancara di Anjungan Pantai Losari Jl Penghibur usai mengikuti salat subuh berjamaah, Minggu (24/11/2024).

Beberapa lurah tersebut diduga terlibat dalam politik praktis, mendukung paslon tertentu dalam Pemilihan Wali Kota Makassar.

"Jika ada unsur pemerintah yang terlibat (politik), laporkan langsung kepada saya, meskipun saya sudah mendengar beberapa lurah terlibat," tambah Danny Pomanto.

Bahkan ada lurah yang terang-terangan menggunakan fasilitas pemerintah, seperti kantor lurah, untuk mendukung paslon tertentu.

Danny kembali menegaskan bahwa ia akan segera mengambil tindakan terhadap lurah-lurah yang tidak netral dalam Pilkada serentak ini.

“Saya dengar malah ada kantor lurah dijadikan markas untuk paslon tertentu, saya pasti akan tindak tegas," ujarnya.

Selain itu, beberapa pejabat OPD juga terdeteksi mendukung paslon tertentu.

"Termasuk perangkat OPD, ada yang terdeteksi mendukung paslon tertentu. Ada saksi-saksi, semua ditekan. Saya saja wali kota tidak pernah menekan orang," katanya.

Danny menegaskan komitmennya untuk menjaga demokrasi di Makassar.

"Jangan sampai tatanan pemerintahan dan masyarakat rusak karena perilaku yang melanggar hukum," tegasnya.

Danny memberikan kebebasan penuh kepada seluruh pegawai Pemkot Makassar untuk memilih calon sesuai dengan hati nurani mereka.

"Jangan saling intimidasi, mari kita jaga kondusivitas dan mempererat persaudaraan," tambahnya.

"Pilkada tinggal beberapa hari lagi, mari menyalurkan suara kita dengan baik. Jangan saling menekan," serunya.

"Hari ini sudah masuk tahapan minggu tenang, saya harap meskipun kita berbeda pilihan, kita tetap bersaudara sebagai warga Makassar. Tidak perlu ada provokasi atau saling mencela, karena Allah sudah mentakdirkan siapa yang akan menjadi wali kota dan gubernur, jadi tidak perlu khawatir," sambungnya.(*)