Ojol Dilarang Pakai BBM Subsidi, Pengamat Sebut Kebijakan Bisa Timbulkan Ketidakadilan Sosial

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pemerintah baru-baru ini mengumumkan kebijakan yang melarang pengemudi ojek online (ojol) mendapatkan subsidi bahan bakar minyak (BBM).

Kebijakan ini menimbulkan berbagai reaksi dan kritik dari masyarakat, terutama dari kalangan pengemudi ojol yang merasa terpinggirkan.

Pengamat Ekonomi Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, Abdul Muttalib Hamid, menilai kenaikan biaya BBM diperkirakan akan berdampak pada tarif layanan ojol.

Sebab, hal ini dapat mengurangi daya saing ojol dibandingkan dengan transportasi umum lainnya.

“Konsumen juga akan merasakan dampak dari kenaikan tarif ini, terutama di daerah dengan akses transportasi publik yang terbatas,” kata Muttalib, saat dihubungi Tribun-Timur.com, Sabtu (30/11/2024).

Muttalib memaparkan, sebelum menghentikan subsidi BBM, pemerintah disarankan untuk memberikan transisi berupa bantuan langsung tunai (BLT) bagi pengemudi ojol.

Selain itu, perluasan transportasi umum yang terjangkau dan berkualitas dapat menjadi solusi jangka panjang.

“Pemerintah juga perlu melibatkan masukan dari pengemudi ojol dan perusahaan penyedia aplikasi dalam perumusan kebijakan agar menghasilkan solusi yang lebih komprehensif,” paparnya.

Muttalib menambahkan, keputusan pemerintah untuk memfokuskan subsidi kepada kendaraan berpelat kuning memang sesuai dengan prinsip tepat sasaran.

Namun, mengabaikan kondisi pengemudi ojol tanpa solusi alternatif dapat menimbulkan ketidakadilan sosial.

“Pemerintah perlu mempertimbangkan kebijakan yang lebih inklusif untuk memastikan kesejahteraan semua kelompok masyarakat, termasuk pengemudi ojol yang banyak di antaranya berasal dari kelas ekonomi menengah ke bawah,” tambah Muttalib. (*)