Lembaga Survei PPI Siap Gelar Quick Count Pilwali Makassar 2024, Jamin Akurasi 99 Persen

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 diselenggarakan, Rabu (27/11/2024).

Parameter Publik Indonesia (PPI) mengumumkan kesiapan penuh untuk melaksanakan quick count atau hitung cepat hasil Pilwali Makassar 2024. 

Lembaga yang tergabung dalam Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) ini menjamin tingkat akurasi hingga 99 persen.

Sebab didukung oleh jaringan relawan terlatih yang tersebar di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Makassar.

Direktur Eksekutif PPI, Ras MD mengungkapkan lembaganya telah menyiapkan 225 relawan yang akan ditempatkan di berbagai TPS.

Dengan jumlah tersebut, PPI yakin hasil quick count mereka akan mencerminkan hasil pemilihan yang akurat dan representatif.

“Dari total 1.877 TPS yang tersebar di Kota Makassar, PPI akan menyiapkan sampel sebanyak 225 TPS untuk quick count. Kami percaya hasil ini akan sangat representatif untuk menggambarkan hasil Pilwali Makassar,” kata Ras MD kepada Tribun-Timur.com, Selasa (26/11/2024).

Para relawan PPI yang tersebar di seluruh kota, telah dilatih secara intensif untuk memastikan setiap data yang dikumpulkan sesuai dengan standar yang berlaku. 

Mereka akan mengumpulkan hasil suara dari TPS yang dipilih secara acak dan langsung mengirimkan data tersebut melalui sistem digital yang aman dan cepat.

Baca juga: Lembaga Survei CRC dan CPI Akan Gelar Quick Count Pilwali Parepare 2024

Keberhasilan quick count ini sangat bergantung pada relawan yang kami siapkan. 

"Mereka akan bertugas memastikan pengumpulan dan pengiriman data dilakukan dengan benar dan efisien," jelas Ras MD.

Ras MD menambahkan hasil quick count PPI akan diumumkan paling lambat pukul 18.00 Wita. 

Posko pusat penghitungan hasil quick count juga akan ditempatkan di Hotel Mercure Makassar, yang berlokasi di Jl AP Pettarani Makassar.

Hal ini untuk memantau dan mengkoordinasikan seluruh proses pengumpulan data.

Sesuai dengan aturan yang berlaku dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, hasil quick count hanya boleh diumumkan paling cepat dua jam setelah pemungutan suara selesai. 

Hal ini diatur dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2022, yang bertujuan untuk menjaga agar pengumuman tidak mengganggu proses pemilihan yang sedang berlangsung di wilayah lain.

Pasal 19 Ayat 3 PKPU menyatakan bahwa hasil quick count baru boleh dirilis setelah dua jam berakhirnya pemungutan suara di wilayah Indonesia. 

Ini berarti, masyarakat Makassar baru dapat memperoleh gambaran hasil pemilihan sekitar pukul 18.00 Wita.

Ras MD menambahkan bahwa PPI akan menggunakan teknologi modern untuk memproses data suara yang dikumpulkan oleh relawan. 

Dengan sistem yang telah teruji, hasil quick count akan langsung dihitung dan dianalisis.

Ini memungkinkan pengumuman sementara dilakukan dalam waktu yang singkat setelah pencoblosan berakhir.

"Dengan demikian, kami dapat mengumumkan hasil sementara dengan cepat namun tetap menjaga akurasi. Hasil resmi tetap menunggu penghitungan dari KPU, namun kami akan memberikan gambaran awal yang jelas,” tambahnya.

Transparansi dan Akses Mudah untuk Publik

PPI memastikan hasil quick count akan diumumkan melalui kanal resmi mereka, yang dapat diakses oleh publik secara langsung. 

“Kami berkomitmen untuk menjaga transparansi dan memberikan informasi yang mudah diakses oleh seluruh masyarakat Makassar,” ujar Ras MD.

Sementara itu, Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar, Muhammad Abdi Goncing menyampaikan bahwa sejumlah lembaga survei telah memenuhi syarat administrasi untuk melaksanakan hitung cepat Pilwali Makassar 2024. 

Lembaga-lembaga tersebut antara lain Indikator Politik Indonesia (PPI), Citra Publik Indonesia, Polimetrik Media Strategi, Parameter Publik Indonesia, dan Celebes Research Center (CRC).

Pemberian sertifikasi kepada lembaga-lembaga ini memberikan mereka kewenangan resmi untuk menyelenggarakan survei terkait Pilkada Makassar secara legal dan terverifikasi. 

Dengan demikian, hasil survei yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan diakui oleh publik.

“Lembaga-lembaga ini telah melewati proses verifikasi administratif yang ketat untuk melaksanakan hitung cepat hasil pencoblosan," katanya.(*)