Demokrasi akan Bermasalah Jika Kebebasan Pers Terganggu

Oleh: Aswar Hasan

Dosen Universitas Hasanuddin

Saat ini kita tidak terlalu berharap banyak terhadap pers Indonesia. Berdasarkan hasil survei Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) di Indonesia tahun 2024, yang dirilis Dewan Pers di Jakarta, menunjukkan penurunan.

Nilai IKP tahun 2024 tercatat 69,36 poin, lebih rendah 2,21 poin dibandingkan tahun 2023 (71,57 poin).

Kebebasan pers dalam variabel lingkungan fisik dan politik mendapatkan 62,69 poin.

Penilaian rendah ini terkait adanya kekerasan terhadap wartawan. Aliansi Jurnalis Independen, mengacu data Lembaga Bantuan Hukum Pers, mencatat 87 kasus kekerasan sepanjang tahun 2024.

Ada peningkatan 26 kasus dibandingkan dengan 61 kasus tahun 2023. Penurunan IKP tersebut menggambarkan kemerdekaan pers belum tercapai di negeri ini.

Kerja wartawan belum sepenuhnya terlindungi dari kekerasan. Kondisi rentan ini memperlemah kerja pers. Padahal, pers merupakan salah satu pilar demokrasi yang berfungsi mengawasi pemerintahan. 

Kebebasan pers adalah salah satu pilar utama demokrasi. Media yang bebas dan independen berfungsi sebagai pengawas kekuasaan, penyampai informasi kepada publik, dan wadah untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat.

Namun, apa yang terjadi jika indeks kebebasan pers suatu negara menurun? Dampaknya tidak hanya terbatas pada jurnalis atau organisasi media, tetapi juga pada kesehatan demokrasi itu sendiri.

Dengan kebebasan pers memungkinkan masyarakat mendapatkan informasi yang akurat, berimbang, dan relevan tentang isu-isu yang memengaruhi kehidupan mereka.

Dalam sistem demokrasi, pers membantu menciptakan warga negara yang terinformasi, yang pada gilirannya dapat membuat keputusan politik yang cerdas.

Media juga memainkan peran penting dalam mengungkap korupsi, menyuarakan suara minoritas, dan memastikan akuntabilitas para pemimpin politik.

Olehnya itu, ketika indeks kebebasan pers menurun, fungsi-fungsi vital ini terancam.

Penurunan kebebasan pers sering kali diiringi oleh peningkatan sensor, intimidasi terhadap jurnalis, serta kontrol negara atas media.